Kepala BGN Sudaryono (BGN)
NTVNews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 sekolah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan tepat sasaran.
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang berkerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos," katanya di Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Pemutakhiran sasaran tersebut dilakukan BGN melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memperoleh data satuan pendidikan secara lebih menyeluruh.
Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia yang terdiri atas sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Ilustrasi - siswa menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Antara)
Dari jumlah itu, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara itu, sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program MBG dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.
"Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG," imbuhnya.
Tambah Sudaryono, BGN menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG. Setiap permohonan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi dan pemetaan sebelum layanan diberikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
"Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai," ujarnya.
Menurut Sudaryono, pemutakhiran data penerima manfaat jadi bagian penting dalam memastikan perluasan MBG dilakukan secara terukur. Dengan demikian, layanan tidak hanya memperhatikan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani, tetapi juga mempertimbangkan prioritas dan kondisi masing-masing wilayah.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
