Arsip foto - Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026). ANTARA/Cindy Frishanti/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Yerusalem – Pasukan stabilisasi internasional yang akan ditempatkan di Jalur Gaza dilaporkan akan mulai dikerahkan pada Mei 2026 sebagai bagian dari tahap lanjutan rencana pemulihan wilayah tersebut. Pasukan ini mencakup sekitar 5.000 personel dari Indonesia bersama sejumlah personel dari negara lain.
Media publik Israel KAN pada Sabtu melaporkan bahwa pasukan stabilisasi internasional (ISF) yang terdiri dari ribuan personel Indonesia serta puluhan personel dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo diperkirakan mulai beroperasi pada 1 Mei 2026.
Sebelum ditempatkan di berbagai wilayah Gaza, pasukan tersebut akan lebih dulu berada di sekitar kota Rafah yang berada di bagian selatan Gaza. Wilayah itu disebut telah dibangun kembali dengan dukungan Uni Emirat Arab sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pascakonflik.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa delegasi militer dari negara-negara peserta pasukan internasional diperkirakan akan tiba di Israel dalam dua pekan ke depan untuk melakukan pemantauan kondisi di Gaza sebelum proses penerjunan pasukan.
Setelah tiba, para personel direncanakan ditempatkan di berbagai titik di Gaza hingga mendekati wilayah yang dikenal sebagai “garis kuning”, yakni perbatasan sementara yang menandai batas keberadaan pasukan Israel sesuai kesepakatan gencatan senjata.
Garis tersebut memisahkan wilayah yang masih diduduki Israel dengan area yang dapat dihuni warga Palestina di Gaza.
Baca Juga: Menlu: Yordania Berkomitmen Dukung Pengiriman Pasukan Indonesia ke Gaza Palestina
Media KAN juga melaporkan bahwa ratusan personel asing akan dikirim lebih dahulu ke Yordania pada bulan depan untuk menjalani pelatihan sebelum diterjunkan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan internasional tersebut.
Sebelumnya, pada 9 Februari 2026, media yang sama mengabarkan bahwa persiapan bagi kedatangan ribuan personel Indonesia telah dimulai sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional yang dirancang dalam rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.
Pada 16 Januari lalu, Gedung Putih juga mengumumkan struktur pemerintahan transisional di Gaza yang akan mencakup Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), dewan eksekutif Gaza, Komite Nasional Administrasi Gaza (NCGA), serta pasukan stabilisasi internasional.
Pasukan internasional tersebut direncanakan bertugas mengawasi keamanan di Gaza, melucuti kelompok bersenjata, serta memastikan distribusi bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi infrastruktur berjalan lancar.
Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi tahap kedua dari Rencana 20 Poin yang diajukan Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Rencana tersebut juga telah didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 yang diadopsi pada 17 November 2025.
Sementara itu, pada 6 Maret, pemerintah Indonesia menyatakan kemungkinan akan keluar dari Dewan Perdamaian apabila lembaga tersebut tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat mengundang lebih dari 160 cendekiawan dan tokoh agama Islam untuk berdialog di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Baca Juga: Israel Tutup Seluruh Akses ke Gaza
Proses perdamaian di Gaza berlangsung setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata pada 10 Oktober 2025, menyusul konflik yang berlangsung selama dua tahun di wilayah tersebut.
Konflik tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina serta melukai sekitar 171.000 orang lainnya.
Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Jalur Gaza mengalami kerusakan akibat konflik tersebut, dengan total kebutuhan dana pemulihan diperkirakan mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
