AS Tuduh Rusia dan China Halangi Pengawasan Sanksi PBB terhadap Iran

Ntvnews.id, Hamilton, Kanada - Amerika Serikat menuduh Rusia dan China menghambat kerja badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas memantau sanksi terhadap Iran. Tuduhan itu disampaikan Utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Kamis, 12 Maret 2026.

Dalam sidang yang membahas Komite Sanksi 1737 tersebut, Waltz menilai langkah Rusia dan China justru melindungi Teheran dari pengawasan internasional.

Menuntut diakhirinya "sikap pura-pura khawatir yang konon ada dalam proses tersebut,"

Waltz mengatakan kepada Dewan Keamanan selama pertemuan wajib Komite Sanksi 1737 bahwa "kenyataannya adalah Rusia dan China tidak menginginkan komite ini karena akan terus melindungi mitra mereka, Iran."

Baca Juga: Iran Kecam Bungkamnya Dewan Keamanan PBB atas Serangan AS-Israel

Komite 1737 sendiri dibentuk pada Desember 2006 untuk mengawasi pelaksanaan sanksi PBB terhadap Iran dan diwajibkan melaporkan aktivitasnya kepada Dewan Keamanan setiap 90 hari.

Pertemuan tersebut diawali dengan keberatan dari utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, yang meminta pemungutan suara prosedural guna menolak penyelenggaraan rapat itu.

Nebenzia menilai kelompok E3 — yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman — tidak memiliki kewenangan untuk mengaktifkan kembali mekanisme “snapback”. Ia juga mengkritik keputusan AS yang keluar dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018, yaitu Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Sementara itu, utusan China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan dukungan terhadap mosi prosedural Rusia. Ia menilai langkah E3 mengaktifkan mekanisme snapback memiliki kelemahan secara hukum maupun prosedural.

Pada 28 Agustus 2025, E3 mengumumkan pengaktifan mekanisme tersebut untuk mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran. Langkah itu diambil dengan alasan Teheran tidak mematuhi kesepakatan nuklir 2015, setelah AS sebelumnya keluar secara sepihak dari JCPOA pada 2018.

Amerika Serikat, Israel, dan sejumlah negara Eropa menuduh Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir. Namun pemerintah Iran menegaskan bahwa program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai, termasuk pembangkit listrik dan penggunaan sipil.

Menanggapi kritik Rusia dan China, Waltz menolak tuduhan tersebut dan menilai keberatan mereka tidak berdasar.

Baca Juga: Rusia Tegaskan Hak Iran Membela Diri, Serukan AS dan Israel Hentikan Agresi

Menurutnya, langkah "penghalangan" itu "didasarkan pada penafsiran ulang peristiwa yang tidak jujur dan tidak berdasar," serta menuding kedua negara tetap menjalin perdagangan militer dengan Iran yang dinilai melanggar resolusi PBB.

"Mengingat hal itu, Amerika Serikat akan terus berupaya untuk memastikan Iran tidak lagi dapat menyandera dunia dengan program rudal, drone, dan tentu saja bukan program nuklirnya," kata Waltz kepada Dewan.

Di sisi lain, Nebenzia menuding Washington melakukan pelanggaran hukum dalam isu tersebut.

"Federasi Rusia tidak melihat alasan untuk mengaktifkan kembali komite Dewan Keamanan 1737," katanya.

"Kami sangat menyesalkan bahwa delegasi Barat bersikeras untuk mencoba melegalkan klaim mereka," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Rusia dan China telah berupaya menghindari persoalan hukum dan prosedural yang kompleks terkait mekanisme snapback.

Nebenzia menambahkan bahwa AS "tidak memiliki dasar hukum untuk mengangkat isu pengaktifan kembali resolusi anti-Iran Dewan Keamanan dan pemulihan komite 1737."

Sementara itu, Fu Cong memilih tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai komite tersebut.

Namun ia menegaskan bahwa "Amerika Serikat dan Israel harus segera menghentikan operasi militer mereka, menahan diri dari menyerang fasilitas nuklir Iran di bawah pengawasan IAEA (Badan Energi Atom Internasional), menghindari peningkatan ketegangan lebih lanjut dan mencegah konflik menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah."

Ia juga menyerukan agar Dewan Keamanan berperan membantu meredakan ketegangan.

Dengan menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk "membantu para pihak membangun kepercayaan, jembatani perbedaan," Fu mendesak pula agar "negara tertentu" untuk "berhenti memanipulasi Dewan untuk tujuan politik."

(Sumber: Antara)