Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berpidato dalam High-Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 (SBCOP) di Sao Paulo, Brazil, Senin 10 November 2025. (ANTARA/HO-Kemenhut) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan duka cita mendalam atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.
“Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang terdampak bencana. Kita berdoa agar penanganan dampak bencana bisa berjalan lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” ujar Raja Juli Antoni kepada awak media.
Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli juga menyampaikan hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpinnya bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Minggu sore hingga malam. Ia menegaskan, Presiden Prabowo memiliki perhatian dan kecintaan yang sangat besar terhadap kelestarian hutan dan satwa liar di Indonesia.
Raja Juli mencontohkan komitmen Presiden Prabowo yang sebelumnya menyerahkan seluruh konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) miliknya di Aceh untuk kepentingan konservasi. Bahkan, saat bertemu dengan Raja Charles di London, Presiden Prabowo semula diminta mendonasikan 10 ribu hektare lahan, namun justru menyerahkan 20 ribu hektare.
Baca Juga: DPR Nilai Raja Juli Bukan Penyebab Hutan Rusak: Menhut Cuma Cuci Piring!
“Seluruh konsesi PBPH milik beliau diserahkan untuk pembangunan koridor gajah. Saat ini koridor tersebut sudah berjalan dan dikelola bersama WWF. Ini menunjukkan kecintaan Presiden terhadap hutan dan satwa kita sangat luar biasa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Raja Juli mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kembali memberikan arahan tegas kepada Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH yang dinilai bermasalah, merugikan masyarakat, serta merusak lingkungan dan kawasan hutan.
“Atas perintah langsung Presiden, hari ini saya umumkan secara resmi bahwa Kementerian Kehutanan akan mencabut 22 izin PBPH dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare,” tegasnya.
Baca Juga: Cak Imin Minta Bahlil-Raja Juli Taubat, DPR: Gak Perlu Saling Menyalahkan!
Dari total tersebut, sekitar 116.198 hektare berada di wilayah Sumatera. Raja Juli memastikan, keputusan pencabutan akan segera dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) dan detailnya akan disampaikan secara terbuka kepada publik dan media.
Ia menambahkan, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Presiden Prabowo telah memerintahkan penertiban PBPH bermasalah dengan total luasan mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Sebelumnya, pada 3 Februari lalu, Kementerian Kehutanan juga telah mencabut 18 izin PBPH dengan luas sekitar 1,5 juta hektare.
“Artinya, penertiban kawasan hutan terus kita lakukan secara konsisten. Ini adalah bentuk komitmen negara dalam menjaga hutan, melindungi lingkungan hidup, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara bertanggung jawab,” pungkas Raja Juli Antoni.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
