DPR Minta Macet Horor Gilimanuk Cepat Dibereskan

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT ASDP Indonesia Ferry segera mengambil upaya cepat mengurai kemacetan parah di jalur Denpasar-Gilimanuk, Bali. Sebab, DPR mendapat laporan macet panjang pada arus mudik mengular sampai 45-50 kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, kondisi itu membuat ribuan pemudik harus menunggu berjam-jam di jalan tanpa kepastian waktu penyeberangan. Sudjatmiko memandang, situasi tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan hak masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik.

"Kemacetan hingga puluhan kilometer ini menunjukkan perlunya langkah penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan terukur. Negara harus hadir memastikan para pemudik bisa melakukan perjalanan dengan aman dan manusiawi," ujar Sudjatmiko, Senin, 16 Maret 2026.

Dirinya mengingatkan, Kemenhub, PT ASDP, termasuk kepolisian, dan pemerintah daerah (pemda), untuk segera memperkuat koordinasi guna melakukan rekayasa lalu lintas. Sehingga, manajemen penyeberangan bisa lebih terarut sehingga antrean kendaraan dapat segera terurai.

"Koordinasi dengan ASDP harus diperkuat. Jika memang diperlukan penambahan armada ferry untuk mempercepat proses penyeberangan, maka langkah itu harus segera dilakukan secepatnya. Jangan menunggu antrean makin panjang dan masyarakat semakin lama terjebak di jalan," papar Sudjatmiko.

Ia juga mendorong penerapan manajemen antrean yang lebih tertib dan transparan. Termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau kepadatan kendaraan secara real time agar masyarakat bisa memperoleh informasi perjalanan yang akurat.

"Lonjakan kendaraan saat mudik sebenarnya bisa diprediksi sejak awal. Karena itu kesiapan armada, pengaturan jadwal penyeberangan, serta rekayasa arus kendaraan harus dipastikan berjalan maksimal," kata Sudjatmiko.

Menurut dia, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar persoalan kemacetan ekstrem di jalur strategis Denpasar-Gilimanuk tidak terus berulang.

"Kita ingin sistem transportasi yang lebih siap dan responsif. Jangan sampai setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Pemerintah harus memastikan mudik berlangsung aman, lancar, dan manusiawi," tandasnya.