Herman Khaeron (NTVnews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan kolektif terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hal tersebut ia sampaikan seusai hadiri Diskusi Publik Nasional, di Gedung KKP, Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.
Herman soal Pilkada dipilih oleh DPRD menekankan bahwa prosesnya masih berlangsung dan memerlukan kajian menyeluruh.
“Kita tunggu saja. Karena ini kan nanti keputusannya kolektif ya. Tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Kita juga punya sejarah dulu pada waktu 2014 membahas terkait dengan apakah pemilihan kepala daerah secara langsung atau dipilih oleh DPRD. Kan sudah ada sejarahnya," ujarnya.
Herman kemudian mengingatkan kembali dinamika politik pada tahun 2014, ketika DPR sempat menyetujui mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Namun keputusan itu akhirnya berubah setelah tekanan publik yang menginginkan pemilihan langsung tetap dipertahankan.
“Dan pada waktu itu dalam paripurna sudah disetujui pemilihan oleh DPRD. Kemudian atas desakan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan sebagian besar masyarakat menginginkan tetap dilaksanakannya pemilihan secara langsung, maka Presiden pada waktu itu mengeluarkan Perppu terkait dengan pemilihan tetap dilaksanakan secara langsung," kata Herman.
Herman Khaeron (NTVnews.id)
Terkait wacana baru yang kembali mencuat, Herman memastikan Demokrat akan mengkaji setiap opsi dengan cermat.
“Nah kalau kemudian ada kajian-kajian baru dan lain sebagainya, tentu akan kami rumuskan," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembahasan internal telah dilakukan secara intensif.
“Dan kami sudah tiga putaran membahas di internal kami, termasuk kami membahas dengan partai-partai sahabat,” jelasnya.
Menurut Herman, keputusan terbaik harus dirumuskan tanpa menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
“Sebaiknya apa yang ke depan tentu bisa dilakukan. Dan ini belum final, kita tunggu saja nanti hasilnya apa. Supaya juga tidak menjadi polemik di masyarakat, tetapi pada akhirnya diputuskan keputusan sistem dan mekanisme terbaik untuk masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga: Prabowo Komunikasi dengan Semua Kepala Daerah di Sumatera yang Terdampak Bencana
Usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan gagasannya pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
“Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil.
Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam acara tersebut turut merespons positif usulan Bahlil. Presiden menilai desain demokrasi harus diarahkan untuk menekan biaya politik dan mencegah kontestasi hanya dikuasai oleh pihak-pihak berkecukupan finansial.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," ucap Kepala Negara.
Hingga kini, proses pembahasan masih berjalan di berbagai partai politik, termasuk Demokrat, sembari menunggu keputusan final mengenai arah mekanisme Pilkada ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
