Anggota DPR Ngamuk ke Wali Kota Sibolga yang Tak Hadir Rapat Bencana

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPR RI marah kepada Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik. Penyebabnya, Akhmad tak hadir saat rapat membahas bencana di Sumatra Utara, khususnya di Kota Sibolga.

Legislator yang marah kepada Akhmad ialah Ketua Komisi V DPR, Lasarus. Lasarus merasa kehadirannya dan rombongan tak dihargai oleh Wali Kota.

"Bapak bayangkan kita full team loh ke sini. Sampaikan sama Wali Kota. Seluruh direktorat jenderal saya bawa ke sini. Ini jenderal bintang tiga saya bawa ke sini, Kepala BMKG semua di sini," ujar Lasarus dalam video yang diunggah akun Instagram @medantau.id, Kamis, 11 Desember 2025.

"Wali Kota-nya (malah) nggak datang," imbuhnya.

Akhmad sendiri sudah mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga untuk menghadiri rapat tersebut. Sementara Akhmad, disebut berada di tengah-tengah masyarakat korban bencana kala itu.

Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazri Penarik (Wikipedia)

Terlihat turut hadir dalam rapat Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, hingga Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii.

Diketahui, Lasarus merupakan salah satu anggota DPR yang akhir-akhir ini vokal menyuarakan kepentingan korban bencana. Ia meminta pemerintah pusat mengalihkan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak terserap untuk korban bencana.

"Makanya saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI (Bank Indonesia). Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini," ujar Lasarus, Selasa, 9 Desember 2025.

"Misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar, misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana," jelasnya.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by medantau.id (@medantau.id)

Politikus PDIP itu juga meminta pemerintah pusat membantu keuangan pemerintah daerah dalam mengatasi bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Sebab, APBD dinilainya tak mencukupi.

"Kita ketahui, DAK dan DAU di pemerintah daerah dari provinsi maupun kabupaten-kota pada tahun kemarin dan tahun depan mengalami pengurangan," ujar Lasarus saat rapat, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 8 Desember 2025.

"Oleh karenanya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini, mau tidak mau harus ada inisiatif yang kuat dari pemerintah pusat supaya bencana ini segera kita bisa tangani," tutur dia.