Situasi bencana di Sumatra.
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap, dipakai untuk menangani bencana Sumatera. Hal ini dinyatakan Ketua Komisi V DPR, Lasarus.
Ia meminta pemerintah menggunakan dana darurat untuk penanganan bencana, termasuk menggelontorkan dana program MBG yang tak terserap serta dana dari Bank Indonesia (BI).
Ini karena dana alokasi khusus dan dana alokasi umum daerah telah dipangkas.
"Makanya saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini," ujar Lasarus, Selasa, 9 Desember 2025.
"Misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar, misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana," jelasnya.
Lasarus mengungkapkan, berdasarkan laporan dari Menteri Pekerja Umum (PU), Dody Hanggodo, penanganan bencana untuk wilayah Padang, Sumatera Barat membutuhkan anggaran senilai Rp13 triliun.
Sementara kondisi di wilayah Aceh, kata Lasarus, lebih buruk dibandingkan wilayah Sumatera Barat. Menurut dia, kemungkinan dana yang dibutuhkan untuk penanganan bencana di Aceh dan Sumatra Utara akan jauh lebih besar.
"Belum Aceh, lebih parah loh. Aceh itu lebih parah dari Sumatera Barat. Kemudian juga Sumatra Utara, itu juga beda-beda tipis sama Aceh. Ini pasti butuh rekonstruksi lebih besar," jelasnya.
Ia menambahkan, pada Rabu, 10 Desember 2025 Komisi V DPR akan terjun langsung mendatangi lokasi terdampak di tiga wilayah tersebut. Ini agar mereka bisa mengetahui bentuk mitigasi seperti apa untuk membantu pemerintah dalam melakukan penanganan bencana.
Lasarus mengatakan, pemerintah bisa langsung menggunakan dana darurat tanpa harus melakukan perizinan kepada Komisi V DPR RI terlebih dahulu. Mengingat kondisi bencana saat ini termasuk dalam situasi darurat sehingga membutuhkan penanganan secepatnya.
"Sebetulnya dari sisi aturan kami udah kasih kemudahan, karena ini sifatnya darurat. Darurat dan penanganan cepat kepada masyarakat, rakyat yang dalam kondisi sulit. Maka kami kemarin (mengatakan), 'udah kita nggak usah rapat dulu deh'," tuturnya.
"You atur di situ semua, kebutuhan keuangan yang masih ada. Nggak perlu persetujuan kami dulu, nggak perlu minta (izin) kami dulu. Yang penting nanti kaidah-kaidah penggunaan keuangan negaranya itu dipenuhi," sambungnya.
Selain anggaran MBG, dia juga mengatakan bahwa Dana BA 99 atau dana darurat boleh digunakan dan dana program di kementerian/lembaga yang tidak terserap untuk dialihkan kepada dana penanganan bencana.
Lasarus juga mendesak pemerintah untuk segera mengevakuasi para korban bencana, terutama yang masih hidup. Ia pun berharap jumlah korban jiwa tidak bertambah.
"Boleh, semualah. Untuk situasi darurat, ini kan antara hidup dan mati," tandas politikus PDIP.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
