DPR Minta Pemerintah Gercep Pulihkan Pendidikan di Wilayah Bencana

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah mempercepat pemulihan sarana dan aktivitas pendidikan di wilayah bencana di Sumatra. Hal ini dinyatakan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Ia mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), agar melakukan percepatan langkah pemulihan pendidikan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Ia juga meminta pemerintah memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada anak-anak dan masa depan mereka.

"Anak-anak dan generasi muda di Sumatera sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya. Negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan," ujar Hetifah, Rabu, 10 Desember 2025.

Ia mengungkapkan, Komisi X DPR bersama pemerintah telah membahas dan menyepakati langkah-langkah yang harus dilakukan terkait masalah pendidikan di tiga provinsi Sumatra yang terdampak bencana.

Berdasarkan paparannya, bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga wilayah tersebut telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas. Data sementara menunjukkan sebanyak 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600 ribu siswa yang terganggu proses belajarnya.

Selain itu, sebanyak 60 perguruan tinggi terdampak. Aktivitas belajar mengajar turut terhenti akibat kerusakan fasilitas serta situasi darurat di lingkungan kampus.

"Situasi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ketahanan pendidikan Indonesia terhadap bencana masih sangat rendah. Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas utama negara adalah memastikan proses belajar dapat kembali berlangsung secepat mungkin, meskipun melalui ruang darurat, tenda, atau balai desa," jelasnya.

Politikus Partai Golkar pun menekankan, bahwa rehabilitasi sekolah tidak boleh menjadi proses lambat yang tersandera birokrasi.

"Komisi X DPR RI mendesak koordinasi kuat antara Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah agar pemulihan pendidikan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan," tandasnya.