Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membeberkan perkembangan akses internet di wilayah bencana yakni di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Menurut dia, Base Transceiver Station (BTS) atau perangkat yang mendukung konektivitas internet di sejumlah daerah bencana di Sumatra, sudah mulai pulih.
"Untuk saat ini angka-angka pemulihan jumlah BTS yang terdampak mulai stabil terkhusus untuk Aceh dan Sumut," ujar Meutya saat rapat dengan Komisi I DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.
Meutya mengeklaim, 95 persen BTS di Sumatra Utara sudah mulai pulih. Untuk di Sumatra Barat mencapai 97-98 persen.
"Saat ini untuk Aceh dan Sumut secara persentase yang belum kembali adalah Sumatra Utara 5,74%, artinya kurang lebih 95 persen sudah pulih. Kemudian Sumatra Barat 2,81% yang masih terdampak artinya kurang lebih 97,98 persen sudah pulih," papar dia.
Menurut Meutya, bencana di Sumatra berdampak pada 612 lokasi BTS. Ia mengatakan, untuk saat ini 413 BTS di antaranya sudah dipulihkan.
"Ada dua konektivitas, yang pertama melalui operator seluler. Yang kedua melalui akses internet BAKTI, yang juga terdampak untuk BAKTI dari 602 lokasi BTS, 413 berhasil dipulihkan artinya sudah lebih dari 60%. Jadi ini tetap masih ada PR, memang yang paling banyak itu di Aceh," jelas Meutya.
Menurut dia, satelit SATRIA-1 milik pemerintah sudah diturunkan di 17 titik terdampak bencana. Sementara, akses internet Starlink didistribusikan ke 91 titik atas rekomendasi dari sejumlah pihak.
"Dapat kami laporkan untuk satelit bahwa, ini Pak Wamen baru kembali dari Aceh, bahwa total dari satelit, akses dari satelit SATRIA-1 milik pemerintah itu sudah turun di 17 titik ya," papar Meutya.
"Dan untuk dari Starlink yang melalui Kemkomdigi turun di 91 titik atas usulan masyarakat dan tentu mengutamakan dari BNPB, Pemda, dan sekaligus juga usulan dari Bapak Ibu di Komisi I yang sempat menghubungi kami yang wilayah Dapilnya juga terdampak," lanjut dia.
Menkomdigi Meutya Hafid saat rapat dengan Komisi I DPR RI. (YouTube TVR Parlemen)