Mendagri Tito Minta Rp2 M per Daerah Bencana, Prabowo: Kasih Rp4 Miliar!

Ntvnews.id, Banda Aceh - Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengalokasikan dana sebesar Rp4 miliar bagi setiap kabupaten/kota terdampak bencana sebagai dukungan penanganan pascabanjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 25 November 2025.

Kebijakan tersebut hadir setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajukan permohonan bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk 52 kabupaten/kota terdampak dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu 7 Desember 2025 malam.

“52 kabupaten/kota ini karena mereka kondisi (keuangannya) tipis betul. Kalau mungkin bisa dibantu, mungkin Rp2 miliar. Itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo saat rapat.

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo sempat mempertanyakan apakah dukungan anggaran tersebut perlu turun hingga tingkat kecamatan. Namun Tito menilai bantuan cukup diberikan pada level kabupaten/kota. “52 kabupaten di tiga provinsi Pak,” jawab Tito.

Baca Juga: Tujuh Instruksi Prabowo Tangani Bencana Sumatera

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu 7 Desember 2025. ANTARA/HO-Do (Antara)

Presiden kemudian menyetujui permintaan tersebut, bahkan melipatgandakan nominal yang diajukan. “Baik, Pak Mendagri. Anda minta Rp2 M per kabupaten ya, saya kasih Rp4 M,” kata Presiden Prabowo.

Ia juga meminta Mendagri untuk memetakan provinsi dengan dampak bencana paling berat guna menentukan daerah yang berhak menerima dukungan anggaran lebih besar. “Yang paling berat ya, kirim Rp20 M,” instruksi Presiden Prabowo kepada Mendagri.

Dalam rapat itu, Tito memaparkan sejumlah kendala yang dialami pemerintah daerah, terutama terkait minimnya anggaran darurat jelang akhir tahun. “Karena ini akhir tahun, ini sangat tipis. Ada (daerah) yang cuma (punya) Rp75 juta. Ada yang Rp300 juta,” jelasnya.

Ia merinci bahwa meskipun kebutuhan besar seperti pangan, BBM, dan listrik dibantu oleh pemerintah pusat, ada kebutuhan lain bernilai kecil namun mendesak yang perlu segera ditangani daerah. “Misalnya, pampers untuk bayi. Kemudian untuk perempuan, dan lain-lain,” kata Tito.

Mendagri juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran untuk mendorong daerah yang memiliki kas lebih besar membantu daerah terdampak. Dari kebijakan itu, terkumpul Rp34 miliar yang langsung disalurkan ke tiga provinsi, serta ke sejumlah kabupaten termasuk Lhokseumawe yang menerima Rp3 miliar dari daerah lain.

Rapat turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta pimpinan daerah provinsi dan kabupaten/kota dari wilayah-wilayah terdampak bencana.

Di akhir arahan, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung penuh daerah dalam penanganan bencana. “Pokoknya kita bantu. Kalian yang di depan. Kalian panglima-panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi, yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu,” ujar Presiden.

(Sumber : Antara)