APBD Gak Cukup buat Atasi Bencana Sumatera, Pemerintah Pusat Diminta Bantu

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi V DPR RI meminta pemerintah pusat memperbesar inisiatif untuk membantu menangani dampak bencana banjir di Sumatra. Ini mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah (pemda).

Hal ini dinyatakan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat rapat membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama sejumlah pihak dari pemerintah, pada hari ini.

Lasarus mengaku mendapatkan informasi bahwa keterbatasan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sangat mempengaruhi upaya dalam menangani bencana.

"Kita ketahui, DAK dan DAU di pemerintah daerah dari provinsi maupun kabupaten-kota pada tahun kemarin dan tahun depan mengalami pengurangan," ujar Lasarus saat rapat, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.

Ia mengatakan, hingga kini Komisi V masih menerima laporan bahwa terdapat sejumlah titik yang masih terisolasi dan belum bisa dijangkau secara penuh oleh tim di lapangan.

"Oleh karenanya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini, mau tidak mau harus ada inisiatif yang kuat dari pemerintah pusat supaya bencana ini segera kita bisa tangani," tutur dia.

Lasarus pun berharap, sektor pembiayaan ini tidak menjadi kendala utama dalam penanganan bencana banjir di Sumatra. Ia mengingatkan, bencana ini merupakan bencana skala besar yang saat ini sudah menewaskan lebih dari 900 orang.

"Pemerintah belum menetapkan status ini untuk apakah dijadikan bencana nasional atau tidak. Kami dari DPR menyerahkan semuanya, karena ini subjektif dari pemerintah. Silahkan pemerintah mau menetapkan status ini seperti apa. Yang terpenting bagi kami adalah tangani dengan cepat, bantu masyarakat ini dengan cepat," jelas dia.

Lasarus turut meminta agar pemerintah pusat maupun daerah tidak segan meminta tambahan bantuan dari pihak lain. Karena, masyarakat terdampak sangat membutuhkan bantuan dan penanganan segera dari pemerintah.

"Kalau kita tidak mampu, tidak usah malu minta pertolongan dari pihak manapun. Karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di sekitar ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang ada sekarang," tandas politikus PDIP.