Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto (kanan) bersama Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana memberikan keterangan usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025, di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, 8 Desember 2025. (ANTARA/Rio Feisal) (Antara)
Ntvnews.id, Yogyakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah untuk penanganan bencana di Pulau Sumatera, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah korsup (koordinasi dan supervisi, red.) atau mungkin pencegahan, untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu terulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan bantuan ya, donasi dari masyarakat,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, 8 Desember 2025.
Setyo menjelaskan bahwa salah satu penyebab rencana pengawasan tersebut diperlukan adalah karena banyak kementerian dan lembaga yang menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menyalurkan donasi.
“Ini menjadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka supaya proses penyaluran bantuan-bantuan itu akan sesuai dengan peruntukannya,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Tambahan Anggaran untuk Daerah Terdampak Bencana di Sumatera
Sebelumnya, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda bencana alam berupa banjir bandang serta tanah longsor.
Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu, 7 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia tercatat 921 jiwa, sedangkan 392 jiwa masih dinyatakan hilang.
Pada 3 Desember 2025, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi tersebut dilaksanakan dalam skala nasional dan menjadi prioritas nasional.
Selanjutnya pada 7 Desember 2025, Presiden Prabowo menyampaikan tujuh arahan penting dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh, salah satunya mengenai pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi pemerintah dalam menjamin keselamatan dan pemulihan warga yang terdampak.
Baca Juga: Purbaya Buka-bukaan Banyak Daerah Ngaku Kekurangan Anggaran
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
