Pramono Anung (NTVNews.id/ Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jakarta, Pramono Anung memastikan bahwa pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sudah memasuki tahap akhir.
Ia mengungkapkan bahwa proses penetapan UMP hampir rampung, namun masih terdapat perbedaan pendapat antara buruh dan pengusaha yang perlu diselaraskan.
Pramono menyebutkan bahwa pekan ini Pemprov Jakarta akan menggelar rapat khusus untuk memfinalkan besaran UMP 2026. Pemerintah, menurutnya, harus berperan sebagai wasit yang adil demi menghasilkan keputusan yang dapat diterima seluruh pihak.
"Jadi pembahasan sudah hampir final. Dan kan memang ada range yang, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan," ucap Pramono di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin, 8 Desember 2025.
"Tetapi belum final karena memang masih ada dispute perbedaan antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha. Pemerintah Jakarta kan harus menjadi wasit yang adil. Dan kami akan memutuskan secara adil untuk itu," sambungnya.
Baca Juga: Pramono Ngaku Tiap Jam Hubungi Kadis SDA Pantau Banjir Rob Jakarta
Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)
Baca Juga: Pramono Tegaskan Soal Pemprov DKI Kirim Bantuan Bencana ke Aceh, Sumbar, dan Sumut
Sebelumnua, proses penyusunan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 telah dimulai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh tahapannya dilakukan secara transparan melalui dialog terbuka bersama erwakilan pekerja, pengusaha, dan emangku kepentingan terkait.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan upah yang ditetapkan mampu menjaga kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Syaripudin, menegaskan bahwa penyusunan UMP bukan hanya sekadar menetapkan angka nominal.
“Penetapan UMP dan UMSP bukan hanya soal angka, tetapi tentang membangun kesepahaman bersama mengenai keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Karena itu, setiap proses dan masukan dari para pemangku kepentingan sangat berarti,” katanya di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
