Prabowo: Integritas Negara Tidak Boleh Goyah Saat Musibah

Ntvnews.id, Aceh - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan bencana di tanah air. Dalam arahannya terkait penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Presiden meminta seluruh pejabat untuk melihat setiap musibah dari perspektif yang lebih besar.

“Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” ucap Presiden dalam arahannya di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu, 7 Desember 2025.

Baca Juga: Prabowo Pastikan Penghapusan Utang KUR Untuk Petani Aceh Terdampak Bencana

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa bencana yang terjadi menjadi pengingat bahwa seluruh kemampuan dan sumber daya harus dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat. “Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu 7 Desember 2025. ANTARA/HO-BP (Antara)

Kepala Negara pun mengingatkan jajarannya untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam proyek maupun program yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Tidak hanya itu, Presiden menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang mencoba mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat.

“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” tegasnya.

Baca Juga: Prabowo Terima Laporan Bahlil: Pasokan Listrik di Aceh Dipastikan Pulih Malam Ini

Dalam arahannya, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk mencatat dan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap setiap indikasi kecurangan.

“Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tandasnya.