Jazuli Juwaini (NTVnews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengkritik program studi banding yang dilakukan Rektor Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN) ke Universitas Cambridge, Inggris. Ini disampaikan Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini, saat rapat dengan Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, Selasa, 25 November 2025.
Menurut Jazuli, studi banding tersebut tak relevan dengan tugas IPDN. Terlebih, kunjungan kerja (kunker) DPR ke luar negeri juga tengah dihentikan atau moratorium.
"Jangan sampai Pak Wamen tadi jelaskan, Rektor IPDN studi banding ke Cambridge. DPR aja dibatalin semua kunjungan ke luar negerinya. Ini rektor IPDN ke Cambridge," ujar Jazuli saat rapat di Komisi II DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
"Padahal IPDN itu bakal jadi camat, bakal jadi apa gitu. Apa urusannya sama Cambridge. Apa urusannya sama Cambridge," sambungnya.
Baca Juga: Mendagri Resmi Buka Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua di IPDN
Lebih lanjut, Jazuli meminta Kemendagri untuk terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Menurutnya, pendidikan politik tidak boleh hanya dilakukan sekali dalam lima tahun.
Apalagi, saat ini tingkat partisipasi memilih di kalangan generasi Z rendah.
"Gen Z itu sudah tidak terlalu tertarik ikut memilih. Meskipun partisipasi pemilih lebih tinggi dari AS. Masih lebih baik," ucapnya.
Ia meminta pemerintah tak lepas tangan. Jazuli bahkan mendorong agar Dirjen Politik Umum ditambah anggaran untuk terus meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Jangan lima tahun sekali aja orang diajari politik. Lima tahun harus dididik politik, Pak Wamen. Saya cuma melihat saja pentingnya pendidikan politik," tuturnya.
"Maka dirjen, yang menangani pendidikan politik itu anggarannya harus ditambah. Supaya melek politik ini orang Indonesia itu," sambung politikus PKS.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
