Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi (kanan). (ANTARA)
Ntvnews.id, Tokyo - Kelompok penyintas bom atom paling berpengaruh di Jepang, Nihon Hidankyo, Kamis, 20 November 2025 menyampaikan pernyataan keras yang menentang langkah Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi untuk meninjau kembali Tiga Prinsip Non-Nuklir yang telah menjadi kebijakan dasar negara tersebut selama puluhan tahun.
Nihon Hidankyo, yang meraih Nobel Perdamaian 2024 atas komitmennya memperjuangkan dunia tanpa senjata nuklir, menyatakan protes tegas terhadap perubahan arah kebijakan Jepang.
Selama ini, negara tersebut berpegang pada komitmen untuk tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir memasuki wilayahnya, namun pemerintahan saat ini disebut tengah mempertimbangkan untuk mengevaluasi kembali prinsip-prinsip tersebut, menurut laporan Kyodo News.
Dilansir dari CNA, Jumat, 21 November 2025, mereka menegaskan bahwa upaya menuju penghapusan senjata nuklir tidak boleh dihambat atau ditunda. Mereka juga menambahkan bahwa para penyintas bom atom “tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa masuk ke Jepang atau membiarkan negara tersebut menjadi pangkalan perang nuklir atau sasaran serangan nuklir”.
Baca Juga: Toko Makanan Legendaris di Jepang Keluhkan Pesanan Fiktif dari Turis Asing
Dalam pernyataannya kepada PM Takaichi, Nihon Hidankyo meminta pemerintah mempertahankan Tiga Prinsip Non-Nuklir serta menetapkannya sebagai undang-undang agar kedudukannya semakin kuat.
Tiga Prinsip Non-Nuklir pertama kali diumumkan pada tahun 1967 di Diet, parlemen Jepang, oleh Perdana Menteri saat itu, Eisaku Sato, dan sejak lama dianggap sebagai salah satu nilai dasar bangsa.
Bendera Jepang (Antara)
Strategi Keamanan Nasional salah satu dari tiga dokumen pertahanan utama yang disetujui Kabinet Jepang pada 2022 menyatakan bahwa “Kebijakan dasar untuk mematuhi Tiga Prinsip Non-Nuklir akan tetap tidak berubah di masa mendatang”.
Baca Juga: Wamen Todotua Sasar Pengguna Mobil Jepang Untuk Program E10
Namun, Kyodo News baru-baru ini mengutip sumber-sumber pemerintah yang mengungkapkan bahwa di tengah persiapan revisi dokumen keamanan nasional Jepang hingga akhir 2026, PM Takaichi sedang mempertimbangkan untuk mengevaluasi Prinsip Non-Nuklir ketiga, yaitu larangan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.
Rencana tersebut memicu kekhawatiran besar dan menimbulkan perdebatan tajam di dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
