Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) (Istimewa)
Ntvnews.id, Riyadh - Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), menyatakan bahwa Riyadh membuka peluang untuk menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Namun, MBS menekankan bahwa status negara Palestina tetap menjadi syarat mutlak sebelum langkah itu bisa diwujudkan. Menurutnya, diperlukan “jalan yang jelas” menuju pembentukan negara Palestina sebagai fondasi normalisasi hubungan.
Dilansir dari Al Arabiya, Kamis, 20 November 2025, pernyataan terbaru mengenai kemungkinan normalisasi antara Saudi dan Israel tersebut, disampaikan MBS di Ruang Oval Gedung Putih saat bertemu dengan Trump pada Selasa. 18 November 2025 waktu setempat.
“Kami ingin menjadi bagian dari Abraham Accords. Tetapi, kami juga ingin memastikan bahwa kami mengamankan jalan yang jelas menuju solusi dua negara,” jelas MBS kepada para wartawan, sementara Trump berada di sisinya.
Baca Juga: Arab Saudi Rampungkan Kontrak Haji 1 Juta Jamaah Jelang Musim Haji 2026
MBS menambahkan bahwa kerajaan siap bekerja untuk mempercepat persiapan menuju kesepakatan itu.
“Kami akan mengupayakannya, untuk memastikan bahwa kami dapat mempersiapkan situasi secepat mungkin,” katanya lagi.
Dalam kesempatan itu, Trump menimpali bahwa MBS memiliki “perasaan yang sangat baik” terhadap Abraham Accords. Menanggapi hal tersebut, sang Putra Mahkota menegaskan, “Kami menginginkan perdamaian bagi Israel. Kami menginginkan perdamaian bagi Palestina.”
“Kami ingin mereka hidup berdampingan secara damai di kawasan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan hal tersebut,” tegas MBS.
Arsip - Presiden AS Donald Trump berbicara dengan Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman saat KTT G20 di Osaka, Jepang, 28 Juni 2019. (ANTARA/REUTERS/Kevin Lamarque/aa) (Antara)
Abraham Accords sendiri merupakan rangkaian perjanjian normalisasi antara negara-negara Arab dan Israel yang dipuji oleh Trump serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pencapaian diplomatik besar. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko menjadi negara Arab pertama yang mengadopsi perjanjian tersebut pada tahun 2020, saat Trump menjalani masa jabatan pertamanya.
Baca Juga: Prediksi Kualifikasi Piala Dunia 2026: Uni Emirat Arab vs Irak
Jika Saudi memutuskan bergabung, itu akan menjadi keberhasilan yang jauh lebih signifikan mengingat status kerajaan sebagai penjaga dua tempat suci umat Islam serta pengaruhnya di dunia Arab dan Islam. Namun, selama beberapa tahun terakhir, Saudi secara konsisten menegaskan bahwa normalisasi tidak mungkin dilakukan tanpa kejelasan mengenai pendirian negara Palestina.
Sementara itu, Netanyahu telah lama menolak gagasan solusi dua negara. Saat ini, ia memimpin pemerintahan koalisi dengan kelompok sayap kanan yang tidak hanya menentang berdirinya negara Palestina, tetapi juga menginginkan Israel mencaplok wilayah Tepi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
