Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, memastikan bahwa penetapan sepuluh pahlawan nasional tahun 2025 akan diikuti dengan penyusunan buku biografi resmi yang disusun oleh para sejarawan dan ahli sejarah dari berbagai perguruan tinggi.
"Kalau terkait dengan penulisan sejarah, sebagaimana saya sampaikan, sejarah nih kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, oleh para ahlinya dan tentu kita tidak ingin membolak-balikkan atau membelokkan sejarah ya,” kata Fadli dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 10 November 2025.
Menurutnya, pemerintah ingin menjaga objektivitas sejarah nasional agar tetap berdasarkan penelitian ilmiah.
"Yang bisa menulis sejarah adalah para sejarawan yang mempunyai pengetahuan tentang sejarah, riset, penelitian gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan juga dan itu adanya di perguruan-perguruan tinggi,” ujarnya.
Baca Juga: Fadli Zon: 10 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2025 Berasal dari Usulan Masyarakat
Fadli menambahkan, Kementerian Kebudayaan saat ini sedang menyiapkan kompilasi buku tentang para pahlawan nasional dari masa ke masa.
"Iya, tentu. Mungkin kita sedang menyusun juga buku tentang para pahlawan dengan biografinya sendiri yang tadi kita sudah kerja sama dengan Kementerian Sosial. Semua hasil penelitian dari tokoh-tokoh pahlawan itu kalau ditumpuk itu segini-segini nih, penelitian dari tokoh-tokoh ini,” jelasnya.
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon (dua kiri) memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 10 November 2025. (ANTARA/Andi Firdaus) (Antara)
Ia menegaskan bahwa proses penelitian terhadap para tokoh dilakukan dengan serius dan berbasis data akademik.
"Jadi tidak sembarangan gitu. Jadi bukan hanya paper ya, misalnya seperti Rondahaim Saragih itu, Napoleon van der Bataks itu, itu penelitiannya panjang, enggak bukan hanya sekadar nama, tapi penelitiannya panjang. Bahannya tuh bertumpuk-tumpuk,” tegasnya.
Baca Juga: The Month of Shiva: Prambanan Jadi Pusat Spiritualitas dan Perdamaian Dunia
Fadli juga menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pemberian gelar pahlawan mencerminkan keutuhan perjalanan bangsa.
"Semua sudah menjadi kenyataan sejarah ya. Jadi Pak Harto itu mengundurkan diri secara sepihak waktu itu tanggal 21 Mei tahun 1998. Dan memang ada tuntutan dari masyarakat juga, tapi Pak Harto mengundurkan diri. Itu sudah menjadi fakta-fakta sejarah,” jelasnya.
Menurutnya, sejarah bangsa adalah perjalanan panjang yang harus diterima apa adanya.
"Kita harus menerima ini sebagai sebuah kenyataan, perjalanan sejarah kita sebagai sebuah bangsa. A journey ya, sebuah perjalanan dari sebuah bangsa, ada pasang surut, ada fluktuasi, dan saya kira hal yang biasa,” tutup Fadli Zon.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (NTVnews.id)