Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas terkait progres pembangunan 600 hunian di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis, 1 Desember 2026. (ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera, dengan syarat melalui mekanisme yang jelas, transparan, serta tanpa kepentingan apa pun.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat rapat terbatas terkait progres pembangunan 600 hunian yang dipantau melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 1 Januari 2026. Dalam rapat itu, Prabowo menekankan bahwa setiap sumbangan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora daerah harus disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah agar dapat dikelola dan disalurkan secara tepat sasaran.
"Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas ya, tadi saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silahkan, monggo. Bikin surat, saya menyumbang ini, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat. Nanti kita yang akan salurkan kalau memang dia membantu," ujar Prabowo.
Baca Juga: Koreksi BNPB, Prabowo: Kalau Tentara Jangan Uang Lelah ya, karena Tentara Nggak Boleh Lelah
Presiden menjelaskan, mekanisme resmi diperlukan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemerintah, menurutnya, tidak ingin penyaluran bantuan justru memicu masalah akibat prosedur yang tidak jelas.
Ia mencontohkan, bantuan dapat datang dari berbagai pihak, termasuk diaspora Aceh, Minangkabau, Batak, maupun komunitas masyarakat Indonesia lainnya yang berada di luar negeri dan merasa terpanggil untuk membantu korban bencana.
Seluruh bantuan tersebut, kata Prabowo, akan difasilitasi melalui skema yang disepakati bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat membuka rekening khusus bantuan pascabencana agar masyarakat dapat menyalurkan bantuan secara langsung dengan tetap berada dalam pengawasan.
Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa setiap bantuan harus diberikan secara tulus dan ikhlas, tanpa disertai kepentingan atau tuntutan tertentu di kemudian hari.
"Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan, dan harus ikhlas. Karena kita mengalami, pernah dibantu-dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih," imbuhnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
