Ntvnews.id, Surabaya – Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan tren penguatan hingga triwulan III 2025. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mencatat kontribusi sektor syariah terhadap perekonomian nasional semakin besar, terutama didorong industri halal dan keuangan syariah.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, menyampaikan industri halal menjadi motor pertumbuhan ekonomi syariah. Halal Value Chain (HVC) kini berkontribusi 26,73% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan nilai Rp3.104 triliun.
Angka ini terus meningkat seiring percepatan sertifikasi halal di berbagai sektor.
“Hingga September 2025, total 2,8 juta sertifikat halal diterbitkan. Secara kumulatif, sudah ada 9,6 juta produk bersertifikat halal mendekati target 10 juta tahun ini,” kata Sholahudin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/11).
Kinerja ekspor produk halal juga menunjukkan hasil positif. Pada Juli 2025, ekspor halal mencapai USD35,9 miliar, naik 32,67% dibanding periode sama tahun lalu.
Pemerintah menilai peningkatan ini harus diikuti upaya memperluas pasar tujuan ekspor ke kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan.
Sektor keuangan syariah ikut memperkuat pertumbuhan. Total aset per Agustus 2025 mencapai Rp12.072 triliun atau tumbuh 19,8% secara tahunan dengan pangsa pasar 30%. Meski pertumbuhan tetap tinggi, pemanfaatannya masih perlu diperluas melalui layanan syariah Jamsostek dan pengembangan instrumen investasi SRIA.
Di sisi lain, pemanfaatan dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih perlu ditingkatkan kualitas tata kelolanya. Aset wakaf uang semester I 2025 tercatat Rp3,03 triliun.
Pemerintah menyiapkan revisi regulasi sesuai mandat Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat peran dana sosial syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Untuk meningkatkan penetrasi layanan keuangan syariah, pemerintah menyoroti peningkatan literasi yang kini mencapai 42,84% dan inklusi 13,41%. Menurut KNEKS, inklusi yang masih rendah mengindikasikan perlunya perluasan akses layanan, terutama bagi UMKM dan pesantren.
“Selain literasi, akses harus diperkuat agar manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan menyeluruh,” ujar Sholahudin.
Ke depan, pemerintah mempercepat penyelesaian Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025–2029 dan penyusunan indikator resmi PDB Syariah untuk mengukur kontribusi ekonomi syariah dalam statistik nasional.
Langkah strategis ini menjadi fondasi penting untuk menjaga daya saing Indonesia dalam ekonomi syariah global.
“Dengan sinergi kebijakan dan penguatan ekosistem halal, Indonesia optimistis memperkokoh posisinya sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” tegas Sholahudin.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
