Hashim Bantah Prabowo Miliki Lahan Sawit, Sebut Hal Ini

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

"Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia," ujarnya saat menghadiri acara "Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025" di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin, 22 Desember 2025.

Hashim menyatakan bahwa tuduhan mengenai kepemilikan lahan sawit oleh Presiden Prabowo sebenarnya berasal dari koruptor-koruptor yang merusak lingkungan.

Menurutnya, para koruptor itu memiliki 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Hashim menduga sekitar 200 perusahaan yang memiliki konsesi ilegal ini menjadi pihak yang menyebarkan fitnah tersebut.

Baca Juga: Menteri LH Duga Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Berasal dari Pembukaan Lahan Sawit

"Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini," katanya.

Hashim menilai hoaks itu disebarluaskan karena pemerintah saat ini tegas menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia.

"Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum," jelasnya.

Hashim menambahkan bahwa hoaks tersebut diproduksi oleh influencer atau pemengaruh yang dibayar untuk menjatuhkan martabat Presiden dengan tuduhan memiliki lahan kelapa sawit di daerah terdampak bencana alam.

Nikson Silalahi, Hashim Djojohadikusumo, dan Dimpos Tampubolon (Dok. NTVNews.id: Dedi)

"Kita sudah lihat dan indikasi mereka yang membayar. Mereka yang membayar influencer-influencer atau bot-bot yang ada di sosial media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit," tuturnya.

Selain itu, Hashim menegaskan pemerintah akan menanggapi aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan, termasuk menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.

"Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden," ujar Hashim.