Bukan Relokasi, Pedagang Pasar Barito Sebut Pemprov Lakukan Penggusuran Paksa

Ntvnews.id, Jakarta - Pasar hewan legendaris di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pasar Barito, digusur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025. Menurut para pedagang, penggusuran dengan melibatkan aparat gabungan itu, dilakukan secara paksa.

"Kami sangat menyayangkan ya tindakan koersif dari Pemprov DKI yang di dalam surat tugasnya sebenarnya adalah bentuk penertiban dan merelokasi. Tapi kenyataannya kita bisa lihat sendiri bangunan (dirobohkan) dan alat-alat berat juga sudah siapkan oleh mereka. Jadi ini bentuk penggusuran secara paksa," ujar tim kuasa hukum para pedagang Pasar Barito, Fahmi Akbar, di lokasi penggusuran.

Sebelum dilakukan penggusuran, lanjut Fahmi, para pedagang sesungguhnya telah menawarkan solusi yang lebih baik kepada Pemprov. Namun, solusi itu diabaikan.

Baca Juga: Pemprov DKI Ungkap Penyalahgunaan Izin Sewa Kios di Pasar Barito

"(Solusi) Yang pertama, kiosnya rela untuk dibongkar untuk akses pintu ke Taman (Bendera Pusaka)," kata dia.

Solusi lainnya, lanjut Fahmi, yaitu pedagang meminta dipindahkan di lokasi yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Ini dilakukan agar hubungan ekonomi para pelanggan dengan pedagang bisa tetap terjaga.

"Yang kedua, kalau pun mau direlokasi, lokasinya itu tidak jauh dari sini. Jadi mereka sebenarnya punya solusi. Dan sayangnya Pemprov DKI tidak menerima aspirasi dari para pedagang," tuturnya.

Di tempat relokasi sendiri, yakni Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, menurut pedagang lokasinya tak strategis. Mereka khawatir para pelanggan kabur ke lokasi lain yang serupa. 

"Kami sudah meninjau ke sana. Memang tempatnya tidak representatif," ucap Fahmi.

"Yang paling penting adalah bahwa teman-teman pedagang di sini sudah membangun para pelanggannya sejak tahun 1979. Jadi bukan hal yang mudah untuk membangun struktur ekonomi serta sirkulasi para pedagang itu tidak mudah membangun. Itu butuh puluhan tahun untuk membangun itu," sambungnya.

Karena itu, kata Fahmi, para pedagang menolak direlokasi di tempat itu. Penolakan ini datang dari mayoritas pedagang.

"Hampir 99 persen mereka menolak. Jadi semua pedagang di sini menolak untuk ditempatkan di Lenteng Agung," tandasnya.