Arsip - Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu. (ANTARA/Anadolu) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Israel dilaporkan membayar sejumlah influencer global sebagai buzzer untuk menguasai ruang informasi, dengan menyebarkan narasi yang membantah tuduhan genosida yang dilakukan militer Zionis terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Menurut laporan investigasi Responsible Statecraft, rezim Zionis menggelontorkan bayaran USD7.300 (lebih dari Rp121 juta) per unggahan untuk setiap influencer yang terlibat.
Dokumen investigasi yang ditulis Nick Cleveland-Stout juga mengungkap bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara pribadi mendukung upaya tersebut, bahkan mendorong pejabat Israel serta sekutu medianya agar menyelaraskan pesan lewat para influencer bayaran.
"Kita harus melawan. Bagaimana kita melawan? Para influencer kita. Saya pikir Anda juga harus berbicara dengan mereka jika ada kesempatan, bagi komunitas itu, mereka sangat penting," kata Netanyahu dalam sebuah pertemuan tertutup.
Secara terbuka, strategi ini memperlihatkan bagaimana Israel menggunakan figur media sosial berbayar untuk membentuk opini publik.
Baca Juga: PM Israel Puji Angkatan Lautnya Usai Berhasil Cegat Armada Bantuan ke Gaza
Berdasarkan dokumen AS yang diperoleh lewat Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA), Kementerian Luar Negeri Israel menggandeng Bridge Partners, firma lobi dan humas berbasis di Washington DC, guna mengelola operasi rahasia bernama sandi “Esther Project.”
Program ini, yang berkoordinasi dengan Havas Media Group Jerman, memiliki anggaran USD900.000 untuk periode Juni hingga November 2025. Setelah dipotong biaya hukum dan administrasi, sekitar USD552.946 dialokasikan langsung untuk membayar influencer antara Juni–September.
Dengan proyeksi 75–90 unggahan, setiap influencer bisa menghasilkan USD6.100–USD7.300 per posting-an, menjadikan lini masa media sosial ajang perang pesan berbayar rezim Zionis.
Baik Havas maupun Bridge Partners tidak memberikan tanggapan soal influencer yang direkrut maupun pedoman konten yang digunakan. Dokumen menunjukkan bahwa operasi ini sengaja disalurkan lewat perantara AS untuk menutupi sponsor langsung Israel, sehingga Tel Aviv bisa membanjiri platform populer seperti TikTok dan Instagram dengan narasi buatan tanpa melanggar aturan transparansi.
Bridge Partners dimiliki oleh Yair Levi dan Uri Steinberg, sementara salah satu penasihat seniornya, Nadav Shtrauchler, adalah mantan mayor Unit Juru Bicara Angkatan Darat Israel yang dikenal kerap menutupi kejahatan perang. Firma hukum Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, yang pernah terkait dengan perusahaan spyware NSO Group, turut dilibatkan sebagai penasihat hukum proyek ini.
Baca Juga: Israel Cegat Kapal ke Gaza, Ribuan Orang Gelar Aksi Protes di Amerika Latin
“Esther Project” dipandang sebagai babak baru propaganda Israel, dengan menjadikan budaya influencer Barat sebagai senjata untuk membenarkan kampanye militer yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak yang oleh penyelidik PBB disebut sebagai indikasi genosida.
Sejumlah analis memperingatkan bahwa strategi ini tidak hanya merusak kebenaran, tetapi juga memanfaatkan ketidaktahuan audiens Barat, mengubah platform gaya hidup populer menjadi alat perang psikologis.
"Kita harus melawan," ulang Netanyahu, sebuah pernyataan yang menurut para kritikus menunjukkan ketergantungan pemerintah pada pengaruh berbayar ketimbang kebenaran untuk menjaga dukungan Barat.
Investigasi Responsible Statecraft menyingkap bagaimana Israel menyalurkan perang informasinya ke ekosistem media sosial global, dengan menggunakan dana publik untuk membungkam suara Palestina sekaligus menutupi kekejaman di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
