Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: Antara/Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Menyusul maraknya kasus keracunan di sekolah-sekolah di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah provinsi akan mengambil langkah tegas terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita sudah melakukan evaluasi bahwa kerangka kerja yang dilakukan ke depan sambil menunggu Perpres, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi, monitoring dan sebagai satgasnya MBG Provinsi Jawa Barat sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan,” kata Dedi Mulyadi, dalam keterangannya yang dilansir pada Selasa, 30 September 2025.
Menurut Dedi, tim ini akan bertugas mengevaluasi seluruh proses MBG, mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, jam masak, pengiriman bahan, hingga pemeriksaan makanan. Ia menegaskan bahwa pihak yang mencicipi makanan bukan guru, melainkan tim pemeriksa kelayakan bahan.
Baca Juga: Maruarar Soroti Kekompakan Pramono Anung dan Dedi Mulyadi yang Duduk Bersebelahan
Selain itu, setiap kabupaten juga diminta membentuk lembaga aduan untuk menerima keluhan dari guru maupun siswa terkait kualitas dan kuantitas makanan. Dedi menekankan, alokasi anggaran Rp10.000 per porsi tidak boleh dikurangi karena sudah termasuk Rp2.000 keuntungan per porsi.
Jika ditemukan pengurangan, sanksi akan diberikan dalam bentuk administratif, penghentian sebagai mitra, hingga proses pidana jika terbukti korupsi.
Dalam langkah strategis lain, Dedi Mulyadi mengusulkan pembangunan dapur di sekolah, khususnya bagi sekolah dengan jumlah siswa hingga 1.000 orang. Dapur sekolah ini diharapkan dapat melibatkan orang tua dan siswa sebagai relawan dalam pengelolaan MBG.
Baca Juga: Heboh! Gaji dan Tunjangan Operasional Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Capai Rp33 Miliar
“Sekolah-sekolah yang memiliki siswa sampai seribu orang, itu dimungkinkan nanti Pemprov dan Pemda Kabupaten membangun dapurnya di sekolah. Sehingga nanti bisa menggerakkan orang tua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengolah MBG,” ujarnya.
Dedi menambahkan, tenaga kerja yang direkrut untuk MBG sebaiknya berasal dari wilayah setempat, dan seluruh kebutuhan MBG harus terdokumentasi dalam data statistik dapur. Hal ini sekaligus diharapkan menjadi angka sirkulasi ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui anggaran APBD.
“Evaluasi ini satu dihentikan, yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditemukan,” tutup Dedi.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan dan kualitas makanan di sekolah, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi lokal di tengah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
