Idrus Marham: Pengganti Gibran Harus Akhiri Gesekan Politik dan Jaga Stabilitas Pemerintahan

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai, calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden sebaiknya berasal dari internal Partai Gerindra atau kalangan nonpartisan.

Menurut Idrus, pilihan tersebut dapat mengurangi potensi gesekan antarp partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjaga soliditas dan keharmonisan kabinet hingga akhir masa pemerintahan, tinggal 2 tahun,

Idrus mengatakan, pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas kerja kabinet.

"Kalau pun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari nonpartisan," ujar Idrus.

Ia menjelaskan, apabila posisi wakil presiden diberikan kepada kader partai politik lain di luar Gerindra, bukan tidak mungkin muncul dinamika dan gesekan di antara partai-partai koalisi.

Bahkan, menurut dia, apabila calon berasal dari Partai Golkar sekalipun, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan bagi partai koalisi lainnya.

Baca Juga: Kecam Tuduhan Keterlibatan Bahlil dalam Isu Penyadapan, Idrus Marham: Fitnah dan Menyesatkan

"Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan," kata Idrus.

Ia menyebut sejumlah partai, seperti Partai Demokrat, PDI-P, Nasdem, dan PKB, sebagai contoh partai yang juga berpotensi memiliki kepentingan dalam dinamika pengisian jabatan tersebut.

Karena itu, Idrus berpandangan, memilih figur dari internal Gerindra dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalkan kompetisi politik antar partai pendukung pemerintah.

"Ini hanya diperlukan suatu soliditas, solidaritas, dan keharmonisan kerja serta efektivitas. Mengurangi gesekan-gesekan partai yang ada," ujarnya.

Idrus juga menegaskan, pengisian jabatan wakil presiden harus mempertimbangkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. (Antara)

Menurut dia, partai-partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran tentu memiliki kepentingan dalam pembahasan pengganti wakil presiden. Namun, keputusan akhirnya harus memperhatikan kebutuhan dan pertimbangan presiden.

Idrus mengungkapkan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga berpandangan bahwa proses pergantian wakil presiden tidak semestinya justru memperpanjang gesekan politik di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Menurut Idrus, sebagaimana disampaikan Bahlil, pergantian wakil presiden harus sekaligus menjadi momentum untuk mengakhiri hiruk-pikuk politik agar pemerintahan dapat menuntaskan periode pertama kepemimpinan Prabowo dengan baik. Untuk itu, kita serahkan saja kepada Presiden Prabowo, selaku Mandataris Rakyat. Apapun keputusan Presiden Prabowo, wajib kita terima dan dukung sepenuhnya.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Mutasi 40 Personel, Kapolsek dan Kasubdit Diganti

"Pak Bahlil mengatakan, kita ini tidak hanya mengganti siapa wapres, tetapi juga harus mengakhiri hiruk-pikuk politik. Sehingga kita bisa menyelesaikan kepemimpinan periode pertama ini dengan sukses, sehingga menjadi Eskalator Politik mendung Prabowo Periode Kedua, 2029-2034," ujar Idrus, menjelaskan pandangan Ketua Umum Golkar tersebut.

Atas dasar itu, Idrus menilai pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran sebaiknya diserahkan kepada Presiden Prabowo.

"Nah, karena itu kita serahkan saja kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu saja," kata Idrus menirukan arahan Ketum Golkar Bung Bahlil.

Ia juga menegaskan, sosok yang dipilih nantinya tidak semestinya menjadi representasi kepentingan politik tertentu yang justru memicu perdebatan baru di tengah pemerintahan.

"Yang paling pokok lagi adalah dengan persetujuan presiden. Diperlukan suatu harmonisasi, soliditas, dan solidaritas di dalam kabinet supaya masa pemerintahan ini betul-betul produktif," tutur Idrus.

Idrus juga menyebut sejumlah nama dari internal Gerindra yang menurutnya dapat masuk dalam simulasi pembahasan calon pengganti wakil presiden, di antaranya : Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Mujani, Aries Marsudianto, dll.

Meski demikian, ia tidak secara khusus menetapkan satu nama sebagai calon yang harus dipilih.

Menurut Idrus, pengisian jabatan wakil presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024-2029 harus dibedakan dari pembentukan konfigurasi politik untuk periode pemerintahan berikutnya.

Ia menilai, pembahasan koalisi permanen untuk periode 2029-2034 dapat dilakukan dalam kerangka politik yang berbeda dengan mempertimbangkan hasil dan keberhasilan pemerintahan saat ini.

Gibran Resmi Menyerahkan Surat Pengunduran Diri

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, surat tersebut diterima langsung oleh pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran di Istana Merdeka pada hari yang sama.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Dengan demikian, pengajuan dua nama calon pengganti merupakan kewenangan konstitusional Presiden, bukan penunjukan langsung oleh partai politik pengusung.

Associated Press (AP) juga melaporkan bahwa pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa bersejarah karena merupakan pengunduran diri wakil presiden sebelum menyelesaikan masa jabatannya sejak era reformasi.

Dalam situasi tersebut, Idrus kembali mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden tidak boleh memunculkan persaingan politik baru di dalam koalisi pemerintahan.

Baginya, prioritas utama adalah memastikan pemerintahan Prabowo tetap solid, harmonis, dan mampu menjalankan agenda pembangunan hingga akhir masa jabatan.

Catatan editorial: Saya menempatkan pernyataan Bahlil sebagai penguat sudut berita. Ada dua pesan utama yang kini lebih jelas: pengganti Gibran tidak harus berasal dari partai koalisi lain, dan proses pergantian Wapres harus menjadi momentum mengakhiri hiruk-pikuk politik, dengan keputusan diserahkan kepada Prabowo.