Ntvnews.id, New York - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Minggu berencana menggalang dukungan sejumlah negara Barat di Majelis Umum PBB untuk mengakui Palestina sebagai negara, sebagai langkah menyeimbangkan posisi Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam konflik Gaza, sebagaimana dilaporkan Politico.
Namun, laporan tersebut menyebutkan bahwa langkah Macron kemungkinan besar tidak akan memberikan hasil signifikan.
Dilansir dari Reuters, Senin, 22 September 2025, Sidang peringatan 80 tahun Majelis Umum PBB resmi dibuka pada 9 September. Sesuai tradisi, agenda sidang akan mencakup pekan tingkat tinggi. Debat umum dijadwalkan berlangsung pada 23–27 September serta 29 September, dengan Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.
Macron disebut ingin melancarkan sebuah "kudeta" diplomatik besar di New York pada Senin, 22 September 2025, untuk memperlihatkan adanya penyeimbang global terhadap sikap Washington terkait konflik Gaza.
Baca Juga: Palestina Kecam Keras Veto AS Terhadap Resolusi Gencatan Senjata Gaza
Meski begitu, negara-negara besar Eropa seperti Jerman dan Italia diperkirakan tidak akan mendukung inisiatif Macron, sementara peluangnya untuk memengaruhi Presiden AS Donald Trump juga dianggap sangat kecil.
Politico menambahkan, bahkan Prancis menyadari bahwa berbagai manuver diplomatik maupun gestur politik di New York tidak akan memberikan dampak langsung pada krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza.
Selain itu, upaya Macron menghadirkan persatuan negara-negara Barat dalam mengakui Palestina juga semakin menegaskan perpecahan di Eropa Barat dalam menyikapi isu-isu internasional, tulis laporan tersebut.