Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis (kedua kiri), setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 8 Agustus 2025. (ANTARA/Rio Feisal) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 8 Agustus 2025 sore sekitar pukul 16.23 WIB.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Abdul Azis turun dari sebuah mobil hitam, kemudian membuka bagasi untuk mengambil sebuah koper berwarna hitam. Penampilannya berbeda dibanding saat konferensi pers bersama Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Makassar, Sulawesi Selatan, sehari sebelumnya, menjelang Rakernas Partai NasDem. Saat itu, ia menutup wajah dengan masker hitam dan mengenakan topi putih.
Meski sempat melambaikan tangan kepada awak media yang menunggu kedatangannya, Abdul Azis tidak memberikan keterangan apa pun.
Diketahui, Abdul Azis dibawa KPK ke Jakarta setelah menghadiri Rakernas NasDem. Sebelumnya, beredar kabar bahwa ia tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, namun ia membantah hal tersebut.
"Alhamdulillah, hari ini saya ada di samping Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR) dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas NasDem," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Kamis 7 Agustus sore.
Baca Juga: KPK: OTT Bupati Kolaka Timur Bukan Drama, Ada Fakta-fakta Perbuatannya
Pada Kamis malam, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan pihaknya telah mengamankan tujuh orang dari dua lokasi berbeda terkait OTT di Sulawesi Tenggara.
“Tim yang di Jakarta membawa atau mengamankan tiga orang. Kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara, kami mengamankan 4 orang,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut Asep, para pihak yang diamankan berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta. Ia juga menyebutkan ada satu tim lain yang masih bertugas di Sulawesi Selatan, namun tidak merinci apakah mereka bergerak di Makassar atau lokasi lainnya.
Kasus ini disebut berkaitan dengan dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan maupun peningkatan kualitas fasilitas rumah sakit.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
