Komisi Eropa Tegaskan Gaza Sebagai Bagian Penting dari Negara Palestina

Ntvnews.id,

 Jakarta - Komisi Eropa kembali menegaskan bahwa Gaza harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara Palestina di masa mendatang. Komisi tersebut juga menyoroti pentingnya memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan di wilayah konflik tersebut.

Dalam konferensi pers pada Selasa, 5 Agustus 2025, Juru Bicara Komisi Eropa, Anitta Hipper, menyampaikan bahwa kondisi di Gaza “masih tak tertahankan” dan menyerukan langkah cepat untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan serta meredakan konflik.

“Oleh karena itu, sangat positif bahwa PBB dan Israel telah mencapai kesepahaman mengenai akses untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa meskipun ada beberapa perkembangan positif pada parameter utama, masih banyak hal yang harus dilakukan.

Hipper juga menegaskan sikap tegas Uni Eropa dengan mengatakan, “Jelas bahwa Gaza harus menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan.”

Ia menambahkan bahwa Uni Eropa menolak keras segala upaya untuk mengubah status demografis atau geografis wilayah tersebut, termasuk terkait pendudukan Israel atas Gaza.

Ketika ditanya mengenai sikap Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang dinilai kurang vokal soal Gaza, Hipper membela dengan mengatakan bahwa Kallas sebenarnya “sangat vokal,” mengacu pada pernyataan publik dan unggahan media sosialnya.

Menjawab pertanyaan soal apakah Kallas percaya bahwa kelaparan sedang terjadi di Gaza, Hipper tidak memberikan konfirmasi langsung.

“Perwakilan Tinggi telah sangat tegas dalam menanggapi situasi, baik terkait pembunuhan, bencana kemanusiaan.. gambar-gambar yang tak tertahankan dan tak dapat dibenarkan yang telah kita lihat.”

Menurut data otoritas kesehatan, sejak Oktober 2023, Israel telah menewaskan lebih dari 60.000 orang di Gaza.

Serangan udara dan darat yang terus berlanjut telah menghancurkan wilayah tersebut. Blokade serta distribusi bantuan yang buruk menyebabkan kekurangan pangan parah, yang berujung pada kematian akibat kelaparan.

Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa setidaknya 188 orang, termasuk 94 anak-anak, telah meninggal dunia akibat malnutrisi sejak konflik hampir dua tahun lalu dimulai.

(Sumber: Antara)