PM Israel Bakal Libas Pejabat yang Tak Setuju Rencana Rebut Gaza Total

Ntvnews.id, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan ingin memperluas operasi militer untuk merebut seluruh wilayah Jalur Gaza, Palestina. Ia bahkan mengancam akan meminta para pejabat yang tidak setuju untuk mengundurkan diri.

Dilansir dari Ynet, Rau, 6 Agustus 2025, Netanyahu akan memimpin rapat kabinet keamanan pada hari Selasa (5/8) guna membahas rencana tersebut. Seorang pejabat menyatakan bahwa pertemuan itu bertujuan untuk menyokong langkah penaklukan penuh atas Gaza.

“Keputusannya sudah final, kita akan menguasai seluruh wilayah. Jika Kepala Staf tak menyetujui, maka dia harus mundur,” ucap pejabat tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa lembaga pertahanan tidak mendukung rencana tersebut karena daerah yang menjadi target operasi diduga menjadi lokasi para sandera.

Saat ini, terdapat sekitar 50 sandera yang diyakini masih berada di Gaza, dengan sekitar 20 orang di antaranya dilaporkan masih hidup.

Baca Juga: Indonesia Kecam Keras Aksi Penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh Israel

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menyatakan bahwa perluasan operasi militer tersebut bertujuan demi keselamatan para sandera. “Langkah ini menunjukkan niat kami untuk membawa semua sandera pulang dan mengakhiri perang, mengingat kesepakatan parsial sebelumnya tidak berhasil,” jelasnya saat diminta tanggapan.

Namun, keluarga para sandera menolak rencana tersebut karena khawatir dapat membahayakan nyawa para tawanan. Dalam pertemuan keluarga sandera yang digelar akhir pekan lalu, mereka memperingatkan pemerintah agar tidak mengambil langkah keliru.

“Netanyahu sedang menyusun kebohongan besar. Pernyataan bahwa pembebasan sandera bisa dicapai lewat kemenangan militer hanyalah manipulasi publik,” bunyi pernyataan mereka.

Baca Juga: Prabowo Dorong Lompatan Layanan Kesehatan

Para keluarga sandera juga menyerukan agar Israel dan Hamas mencapai komitmen bersama untuk membebaskan 50 sandera, menghentikan konflik, dan memulihkan kondisi negara. Keinginan Netanyahu untuk merebut penuh Gaza muncul di tengah proses negosiasi gencatan senjata. Sikap ini justru dianggap memperkeruh proses dialog.

Sementara itu, pihak Hamas menyatakan negosiasi hanya bisa dilanjutkan jika kondisi kemanusiaan di Gaza diperbaiki. Pejabat Hamas, Mahmoud Mardawi, menegaskan bahwa pembicaraan tidak akan berarti jika krisis pangan terus terjadi. Sejak dimulainya serangan Israel ke wilayah Palestina, pasokan bantuan kemanusiaan sangat dibatasi, bahkan sempat ditahan oleh militer Israel. Akibatnya, banyak warga Gaza yang mengalami kelaparan parah.

Dalam beberapa pekan terakhir, ratusan orang dilaporkan meninggal dunia akibat kelaparan dan malnutrisi. Sejak awal agresi, lebih dari 60.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa.