Musda Gekira: Komitmen Jembatani Visi Presiden Prabowo ke Masyarakat

“Seluruh kader Gekira adalah duta umat Kristiani Indonesia di Partai Gerindra sekaligus menjadi duta partai yang menjelaskan secara utuh dan terang apa yang diperjuangkan oleh Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ketua Umum Gekira, Nikson Silalahi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Nikson saat memberikan arahan politik di hadapan para kader Gekira se-Kalimantan Utara (Kaltara) dalam agenda Musyawarah Daerah (Musda) yang berlangsung di Tanjung Selor, Kaltara, Rabu, 28 Oktober 2026. Sebagai informasi, Gekira merupakan salah satu organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai politik yang dipimpin oleh Prabowo Subianto selaku ketua umum sekaligus ketua dewan pembina.

Menurut Nikson, peran dan tanggung jawab kader tidak boleh hanya terbatas pada aktivitas formal organisasi semata. Para kader didorong untuk proaktif membangun kedekatan dengan lingkungan keluarga, gereja, serta komunitas masyarakat, termasuk mengambil bagian secara bijak di ruang komunikasi digital yang kini sangat masif dalam membentuk opini publik.

 

Baca Juga: GEKIRA Gelar Ibadah Bulanan dan Jumat Berbagi Kasih, Hadirkan Pdt. Petrus Kondorura

Ia juga mengingatkan para kader agar senantiasa aktif menyebarkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu melakukan verifikasi kebenaran sebelum membagikannya. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, kemampuan memilah antara fakta, opini, dan disinformasi dinilai sebagai bagian fundamental dari tanggung jawab politik seorang kader.

Dalam kesempatan yang sama, Nikson turut mengutip pemikiran dramawan dan penyair asal Jerman, Bertolt Brecht, mengenai bahaya “buta politik” atau political illiteracy, di mana bagian awal kutipan tersebut berbunyi, “The worst illiterate is the political illiterate.”

“Orang yang paling buta huruf adalah orang yang buta politik,” ucapnya. Menurut Nikson, makna kutipan tersebut jauh melampaui sekadar pemahaman tentang partai politik atau pemilu semata, melainkan kesadaran bahwa segala aspek kehidupan mulai dari harga pangan, biaya pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, hingga perlindungan lingkungan sangat erat kaitannya dengan kebijakan dan keputusan politik.

Oleh karena itu, melek politik tidak diartikan sebagai kewajiban untuk selalu membela pihak atau pemerintahan tertentu, melainkan menuntut kemampuan dalam memahami kebijakan publik, menganalisis dampaknya, memeriksa kebenaran informasi, menyampaikan kritik secara konstruktif dan bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

 

“Bagi kader organisasi politik, pengetahuan tersebut semestinya menjadi bekal untuk menjelaskan program secara akurat sekaligus mendengar aspirasi dan kritik masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Nikson membagikan pengalamannya saat berdiskusi terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo disebut mengingatkan tentang bahaya besar perpecahan bangsa, di mana jika suatu bangsa telah terpecah belah, proses pemulihannya akan menjadi sangat sulit dengan taruhan berupa kehancuran. Pesan tersebut, lanjut Nikson, harus diterjemahkan ke dalam sikap politik nyata yang senantiasa mengedepankan persaudaraan dan kepentingan nasional.

“Dalam masyarakat majemuk seperti Kalimantan Utara, komitmen terhadap persatuan tidak berarti meniadakan perbedaan atau menghindari kritik. Sebaliknya, persatuan perlu dirawat melalui dialog, penghormatan terhadap hak warga, dan kerja bersama untuk menjawab persoalan masyarakat,” pungkasnya.

 

(Sumber: Antara)