Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan (kiri) usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (27/10/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menekankan pentingnya kerja sama erat dengan Indonesia untuk mengatasi persoalan kabut asap lintas batas, salah satunya melalui pembentukan satuan tugas (satgas) bersama.
“Anda tentu telah mendengar pengumuman kami kemarin mengenai pembentukan satuan tugas bersama. Hal itu merupakan pengakuan bahwa kabut asap adalah persoalan lintas batas yang membutuhkan respons bersama dan kolektif dari Indonesia maupun Singapura,” ujar Menlu Vivian dalam wawancara bersama media di Jakarta, Kamis (29/10).
Ia menjelaskan bahwa satgas ini dirancang untuk memfasilitasi pertukaran informasi, respons terpadu, serta memperkuat sinergi kedua negara agar dapat mencegah tindakan antisosial dari korporasi yang memicu kebakaran hutan dan lahan.
“Kita juga dapat meminta pertanggungjawaban mereka dan melakukan upaya terbaik untuk memastikan persoalan ini tidak terulang kembali,” tambahnya.
Menurut Vivian, isu kabut asap yang telah membayangi Asia Tenggara selama hampir tiga dekade ini berdampak langsung terhadap masyarakat di kedua negara. Meski penanganannya kerap bersinggungan dengan dinamika politik, ia menilai kolaborasi konstruktif dan kooperatif tetap menjadi kunci utama.
“Namun, dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk terus mengupayakan solusi yang kooperatif, kolaboratif, dan konstruktif. Itulah yang menjadi fokus utama selama kunjungan ini," jelas Vivian. Saat ini, Singapura juga tengah menjajaki penguatan instrumen hukum serta kebijakan agar setiap pihak dan korporasi dapat memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menyatakan bahwa Indonesia dan Singapura telah sepakat membentuk satgas guna memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berserta dampaknya. Dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral di Jakarta pada Selasa, Arrmanatha menyebut fokus utama satgas ini adalah penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti menjadi pemicu karhutla.
“Dalam konteks tersebut, kami membahas pendirian sebuah satuan tugas bersama untuk memperkuat tanggung jawab bisnis,” ungkap Arrmanatha.
Kedua negara berkomitmen penuh untuk memastikan para pelaku yang memicu karhutla dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sementara itu, untuk target jangka panjang, pembentukan satgas ini juga diarahkan guna memulihkan kembali aset serta lahan yang rusak akibat karhutla. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menyiagakan personel serta berbagai peralatan guna mengantisipasi kemunculan titik-titik api baru.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
