Polisi Prancis turun tangan untuk membubarkan para pengunjuk rasa dalam aksi protes nasional terkait kenaikan biaya hidup, harga bahan bakar, dan pendanaan pendidikan di Nancy, Prancis, pada Sabtu, (17/10/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Paris - Pemerintah Prancis mengumumkan serangkaian kebijakan untuk menanggapi tuntutan mahasiswa yang mendesak perbaikan sistem pendidikan nasional. Langkah yang diumumkan pada Senin, 26 Oktober 2026, itu meliputi pembaruan sistem penerimaan perguruan tinggi, pendanaan renovasi fasilitas pendidikan, serta penambahan tenaga pengajar.
Dilansir dari France 24, Politico, dan sejumlah media lainnya, Rabu, 28 Oktkber 2026, pemerintah berencana merombak Parcoursup, platform penerimaan mahasiswa perguruan tinggi yang selama ini menuai kritik karena dianggap kurang transparan dan belum memberikan kesempatan yang setara bagi para pelamar. Proses reformasi tersebut ditargetkan selesai pada 2028.
Melalui perubahan itu, pemerintah ingin memperjelas persyaratan penerimaan mahasiswa. Pelamar juga nantinya dapat mengetahui alasan pengajuan mereka ditolak dan meminta penjelasan mengenai keputusan tersebut.
Di sektor infrastruktur, pemerintah menyiapkan pinjaman berbunga rendah dengan total nilai €5 miliar untuk membiayai renovasi fasilitas pendidikan. Anggaran tersebut terdiri atas €4 miliar bagi sekolah menengah pertama dan atas serta €1 miliar untuk perguruan tinggi.
Pemerintah Prancis juga berencana membuka 500 posisi tambahan bagi tenaga pengajar untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Tambah 15.000 Kursi Perguruan Tinggi
Selain memperbaiki sistem penerimaan dan fasilitas pendidikan, pemerintah akan menyediakan 15.000 tempat tambahan di perguruan tinggi. Penambahan tersebut diprioritaskan untuk program studi yang berkaitan dengan industri, kesehatan, dan teknik.
Kebijakan lainnya adalah membatasi jumlah siswa di kelas tahun pertama sekolah menengah atas menjadi maksimal 28 orang. Langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan proses belajar yang lebih efektif.
Baca Juga: OJK Tutup 1.199 Pinjol dan 250 Investasi Ilegal hingga September 2026
Menteri Pendidikan Prancis Édouard Geffray mengumumkan paket kebijakan tersebut dalam konferensi pers setelah bertemu dengan perwakilan siswa sekolah menengah dan mahasiswa. Pertemuan itu turut dihadiri Perdana Menteri Sébastien Lecornu serta Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Philippe Baptiste.
“Tidak satu pun keputusan yang kami ambil merupakan janji kosong,” kata Geffray.
“Semua yang telah kami umumkan akan dilaksanakan dan dipenuhi berdasarkan jadwal serta angka yang konkret,” ujarnya.
Sementara itu, Baptiste menjelaskan bahwa perubahan terhadap Parcoursup tidak dapat dilakukan sekaligus karena sistem penerimaan tersebut memiliki landasan hukum yang harus dipatuhi.
“Parcoursup didasarkan pada undang-undang,” katanya. Ia menambahkan bahwa diperlukan transisi dalam dua tahap.
“Karena itu, sejumlah parameter Parcoursup hanya dapat diubah melalui amendemen undang-undang,” ujarnya.
Mahasiswa Tetap Lanjutkan Demonstrasi
Meski pemerintah telah mengumumkan sejumlah langkah perbaikan, perwakilan mahasiswa menyatakan aksi demonstrasi akan tetap berlangsung. Mereka menilai kebijakan yang disiapkan belum cukup untuk menjawab seluruh tuntutan gerakan mahasiswa.
Sabrine Karbach, perwakilan salah satu organisasi dalam koalisi mahasiswa, mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP),
“Kami telah mencapai sejumlah hasil melalui aksi protes, tetapi hasil tersebut masih sangat sedikit," ujarnya.
Sebelumnya, mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan di lingkungan pendidikan, mulai dari ruang kelas yang terlalu penuh dan kekurangan tenaga pengajar hingga kondisi bangunan sekolah yang semakin menua.
Selama beberapa pekan terakhir, demonstrasi berlangsung di sejumlah wilayah Prancis. Para peserta aksi mendesak pemerintah meningkatkan investasi di sektor pendidikan serta menyediakan lebih banyak tempat di perguruan tinggi agar lulusan sekolah menengah atas memiliki kesempatan melanjutkan studi. Beberapa aksi demonstrasi dilaporkan berakhir dengan bentrokan.
Aparat keamanan kini mempersiapkan pengamanan dalam skala besar untuk menghadapi demonstrasi berikutnya yang dijadwalkan pada 31 Oktober, bertepatan dengan perayaan Halloween. Aksi tersebut diperkirakan menjadi salah satu momentum penting dalam rangkaian protes mahasiswa.
Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menanggapi tuntutan tersebut ketika bertemu dengan pedagang, polisi, dan pegawai negeri di Marseille pada 26 Oktober. Ia menyatakan pemerintah terbuka untuk mengambil langkah guna merespons aspirasi para demonstran.
“Kami siap mengambil langkah-langkah untuk merespons tuntutan sah yang mendasari gerakan sosial ini,” kata Macron.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
