Kapolri Prioritaskan Penegakan Hukum Berkeadilan dan Pelayanan Humanis

Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diwujudkan melalui pemberantasan tindak kriminal, perlindungan masyarakat, reformasi internal kepolisian, serta penguatan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat. Polri juga berupaya menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan perkembangan situasi keamanan, sosial, dan ekonomi.

Suyudi menilai stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional. Karena itu, Polri berkomitmen menjalankan tugasnya sekaligus mendukung agenda pemerintah, terutama Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7.

"Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7," ujar Suyudi di Jakarta, dikutip Rabu, 28 Oktober 2026.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri terus memperkuat upaya pemberantasan berbagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sejumlah kejahatan yang menjadi perhatian meliputi peredaran narkoba, judi online, premanisme, pemerasan, serta berbagai bentuk kriminalitas lainnya.

Penindakan terhadap kejahatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga melindungi perekonomian nasional, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang aman.

Selain itu, Polri memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, pekerja, serta korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri turut memfasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial, pemulihan hak pekerja, dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Polri juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam mengamankan berbagai kegiatan masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa dan penanganan konflik sosial.

Pengelolaan massa dilakukan dengan mengedepankan komunikasi dan dialog agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Pendekatan tersebut sekaligus bertujuan mencegah terjadinya benturan serta menjaga hak masyarakat lainnya.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas petugas di lapangan, Polri turut mendorong penguatan penggunaan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

“Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” katanya.

Kehadiran Polri juga diwujudkan melalui penanganan bencana, penguatan keamanan lingkungan, serta dukungan terhadap program pemerintah. Dalam hal ini, Polri terlibat dalam pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan Jembatan Merah Putih untuk memperluas akses masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi jagung.

Kapolri menegaskan, berbagai upaya tersebut harus disertai reformasi internal yang berkelanjutan. Pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

“Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Suyudi.

Ia mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus terus dijawab melalui pelayanan yang mudah diakses, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kehadiran Polri yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.