Yerusalem Ditutup, Inggris Usir 27 Diplomat Israel

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 6 Okt 2026, 10:37
thumbnail-author
Naila Fadhilah
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta -Krisis diplomatik antara Inggris dan Israel kian memanas menyusul langkah Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, yang memutuskan untuk menutup Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur.

Sebagai respons tegas, Pemerintah Inggris menyatakan bakal membalas kebijakan tersebut dengan mengusir sejumlah diplomat Israel dari Kedutaan Besar mereka di London.

Rencana pembalasan ini diungkapkan oleh Duta Besar Inggris untuk Israel, Simon Walters, sebagaimana dilaporkan oleh media Israel, Ynet, pada Senin (5/10).

Penutupan kantor konsulat Inggris di Yerusalem Timur sendiri berdampak langsung pada 27 diplomat Inggris yang selama ini bertugas memberikan layanan kepada penduduk Palestina. Menanggapi tekanan tersebut, London menegaskan akan memberlakukan prinsip resiproksitas dengan mengusir satu orang diplomat Israel untuk setiap satu diplomat Inggris yang menjadi korban kebijakan otoritas luar negeri Israel.

Ketegangan antara kedua negara ini mulai meruncing pada September lalu. Pemicunya adalah keputusan Inggris yang memberlakukan larangan perdagangan dengan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki Israel. Kebijakan tersebut diambil London karena pembangunan dan keberadaan pemukiman tersebut dinilai ilegal menurut hukum internasional.

Sebagai bentuk protes dan perlawanan atas sanksi dagang tersebut, Sa'ar melontarkan ancaman penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Tidak hanya itu, Israel juga mengeluarkan perintah agar para pejabat Inggris segera meninggalkan Pusat Dukungan Internasional Gaza yang berlokasi di Kota Kiryat Gat, Israel.

Isu pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat hingga kini tetap menjadi titik krusial perselisihan antara komunitas internasional dan otoritas Palestina. Sementara dunia internasional melihatnya sebagai hambatan perdamaian, warga Palestina memandang kebijakan itu sebagai upaya sistematis Israel untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan di tanah mereka.

(Sumber: Antara)
 

TERKINI

Load More
x|close