PM Inggris Andy Burnham Serukan Perubahan Arah Politik

Ntvnews.id, London - Perdana Menteri Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia Utara atau Inggris, Andy Burnham, menyerukan perubahan arah politik negaranya saat menyampaikan pidato dalam konferensi Partai Buruh di Liverpool, kota kelahirannya.

Dilansir dari DW, Jumat, 2 Oktober 2026, Burnham yang baru beberapa bulan menduduki jabatan perdana menteri setelah menggantikan Keir Starmer mengatakan pemerintahannya ingin mengembalikan harapan masyarakat sekaligus mengakhiri "politik seperti biasa".

Namun, rencana tersebut dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi dan politik yang rumit. Sebagai perdana menteri Inggris ketujuh dalam 10 tahun, Burnham harus menghadapi sejumlah target fiskal yang saling berhadapan, mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan beban biaya hidup, menjaga pensiun, hingga membuat layanan perawatan lebih terjangkau.

Selain itu, pemerintah juga dituntut memperbaiki infrastruktur yang semakin tua serta meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan.

Di tengah kondisi tersebut, Partai Buruh mendapat tekanan dari kelompok populis di sayap kanan seperti Reform UK dan Restore Britain, serta Partai Hijau yang berada di sisi kiri. Tekanan politik itu meningkat setelah Partai Buruh mengalami kekalahan dalam pemilu lokal dan regional pada Mei, yang kemudian turut mengakhiri pemerintahan pendahulu Burnham, Keir Starmer.

Baca Juga: Polisi Inggris Tangkap Sejumlah Pria Dekat Pangkalan Militer AS, Ada Apa?

Sebelum menjadi perdana menteri, Burnham merupakan wali kota Manchester. Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi Inggris tidak akan terselesaikan jika pemerintah terus menggunakan pendekatan yang sama.

"Kita tidak bisa terus berjalan seperti sekarang. Politik seperti biasa telah membawa Inggris mundur," kata Burnham. "Melakukan lebih banyak hal yang sama tidaklah cukup dan tidak akan membawa kita ke tempat yang kita tuju."

Konferensi Partai Buruh kali ini mengusung slogan "harapan kembali". Burnham mengatakan slogan tersebut harus diikuti dengan keterbukaan dalam membicarakan kondisi Inggris yang sebenarnya.

"Harapan berasal dari kejujuran … dan mengatakan hal-hal yang biasanya dihindari para politisi," ujarnya.

Mengacu Pemerintahan Buruh Pascaperang

Dalam menjelaskan arah politik yang hendak ditempuh, Burnham mengacu pada pemerintahan Partai Buruh setelah Perang Dunia II di bawah Clement Attlee. Pemerintahan tersebut salah satunya dikenal karena mendirikan National Health Service (NHS).

Menurut Burnham, pemerintahan Attlee telah "membangun perdamaian" untuk kepentingan masyarakat luas.

Ia menilai arah politik tersebut mulai ditinggalkan sejak dekade 1980-an, ketika Margaret Thatcher memimpin pemerintahan yang didominasi Partai Konservatif.

"Saya akan mengatakannya secara langsung, Inggris telah berada di jalur yang salah selama waktu yang lama. Deindustrialisasi, deregulasi, privatisasi, penghematan anggaran, Brexit, dan apa yang kita dapatkan? Sebuah negara yang dijalankan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan publik, dengan kekuasaan yang terkonsentrasi di terlalu sedikit tangan dan terlalu banyak wilayah dibiarkan terpuruk," kata Burnham.

Burnham mengatakan pemerintahannya akan berusaha menyelesaikan "persoalan-persoalan sulit yang terlalu lama diabaikan". Beberapa persoalan yang disorotnya meliputi perawatan sosial, tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda, hingga peningkatan kendali publik terhadap sektor yang sebelumnya dinasionalisasi, seperti energi, air, dan perumahan.

Ia juga mengangkat persoalan kendali politik yang menjadi salah satu isu utama dalam perdebatan Brexit.

"Kelompok kanan Inggris berbicara tentang 'mengambil kembali kendali'," kata Burnham, merujuk pada slogan kampanye Brexit 2016. "Jangan pernah lupa bahwa merekalah yang menyerahkan kendali itu sejak awal!"

Tantangan Ekonomi dan Politik

Andy Burnham (Istimewa)

Ketika mulai menjabat, Burnham mengatakan ingin menjadikan pemerintahannya sebagai "pemutus siklus bagi Inggris" setelah negara tersebut bertahun-tahun menghadapi kenaikan harga dan lemahnya pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah kebijakan langsung diperkenalkan, di antaranya pembatasan tarif bus, penghapusan sementara pajak pertambahan nilai (PPN) dari tagihan listrik di tengah perang Iran, serta program untuk mengatasi persoalan tunawisma yang tidur di jalan.

Meski demikian, sejumlah pengkritik menilai visi besar Burnham belum disertai rincian yang memadai dan mempertanyakan kelayakannya dari sisi ekonomi.

Ruang gerak pemerintah juga dibatasi sejumlah kondisi. Faktor tersebut antara lain janji kampanye Partai Buruh dalam pemilu 2024 ketika masih dipimpin Starmer, kondisi keuangan publik Inggris yang tertekan, serta pasar utang yang semakin berhati-hati dan mulai memberikan tekanan kepada sejumlah negara maju.

Tekanan itu terlihat dari biaya pinjaman pemerintah Inggris. Pada pagi ketika Burnham menyampaikan pidatonya, biaya pinjaman berada pada level tertinggi dalam satu dekade. Kondisi tersebut terjadi ketika pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai rencana belanja dalam skala besar.

Janji Sistem Perawatan Nasional

Keterbatasan ruang fiskal juga tercermin dari keputusan Burnham untuk menunda target penyusunan rencana reformasi sistem perawatan sosial di Inggris.

Pada Selasa (30/9), Burnham mengatakan "Sistem Perawatan Nasional" akan diajukan sebelum pemilu berikutnya yang saat ini dijadwalkan pada 2029.

Menurutnya, reformasi tersebut akan "sama signifikannya" bagi Inggris seperti ketika NHS yang dibiayai negara didirikan. Ia juga menilai sistem baru tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan NHS secara keseluruhan.

Burnham menegaskan bahwa rencana itu akan "sepenuhnya didanai, dan bukan melalui utang".

Ia mengakui proses reformasi tidak akan mudah dan dapat menimbulkan konsekuensi politik.

"Saya mungkin harus membayar harga politik," katanya.

Namun, Burnham tetap menilai reformasi tersebut diperlukan dan menjadi bagian dari kepemimpinan yang telah ia janjikan kepada Partai Buruh ketika berupaya menggantikan Starmer pada musim panas ini.

Tekanan dari Partai Politik Lain

Persoalan ekonomi tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya tekanan politik terhadap Partai Buruh. Tantangan datang dari Reform UK yang membawa agenda antiimigrasi di sayap kanan, Partai Hijau di sayap kiri yang menawarkan solusi terhadap persoalan ekonomi, serta partai-partai nasionalis di Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara yang mendorong kemerdekaan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Burnham menyerukan kerja sama lintas partai. Menjelang akhir pidatonya, ia menyatakan akan berupaya membangun konsensus seluas mungkin bersama partai politik lain untuk mendukung agenda pemerintahannya.

Ia juga mengumumkan pembentukan "komisi nasional baru mengenai reformasi pemilu" dan mengajak seluruh partai politik lainnya ikut terlibat dalam proses tersebut.

Burnham mengatakan Partai Buruh akan menghadapi pemilu 2029 dengan platform reformasi sistem pemilu Inggris agar "setiap suara memiliki arti". Gagasan itu sebelumnya telah beberapa kali didorong oleh anggota Partai Buruh melalui pemungutan suara dalam konferensi partai.

Selama beberapa dekade, pemerintahan Partai Buruh maupun Partai Konservatif tidak mengubah sistem pemilu first-past-the-post, yakni sistem yang memberikan seluruh kursi daerah pemilihan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Kedua partai tersebut selama ini menjadi pihak yang paling banyak memperoleh manfaat dari sistem tersebut.

Respons terhadap Visi Burnham

Di Liverpool, pesan yang disampaikan Burnham mendapat perhatian dari sejumlah masyarakat. Paul James, seorang sopir taksi sekaligus anggota serikat pekerja dari Manchester, mengatakan dirinya pernah bertemu Burnham ketika masih menjabat wali kota Manchester dan mempercayainya.

"Dia tidak pernah mengatakan bisa melakukan sesuatu jika memang tidak bisa melakukannya," kata James.

James berharap perdana menteri baru itu memprioritaskan pembangunan rumah yang dikelola pemerintah daerah, sebagaimana kembali disampaikan Burnham dalam pidatonya.

Jajak pendapat Luke Tryl juga menyoroti salah satu hal yang menurutnya menjadi kekuatan Burnham.

"Orang-orang merasa dia memahami mereka," yakni memahami kekhawatiran mereka.

Sementara itu, Stephen Kinsella dari kelompok advokasi Patriotic Millionaires berharap pemerintah Burnham memberikan perhatian lebih besar terhadap pajak kekayaan.

Hingga kini belum ada rencana konkret untuk meningkatkan pajak bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun, sejumlah agenda Burnham, termasuk "memperbaiki sistem perawatan sosial yang rusak", membutuhkan tambahan pendanaan.

"Dia menyampaikan rasa optimisme, perasaan bahwa sebagai sebuah negara kita bisa melakukan sesuatu," tambah Kinsella.

Kinsella juga berharap pemerintahan Burnham membawa Inggris semakin dekat dengan Eropa. Pandangan serupa disampaikan dalam sejumlah pertemuan yang berlangsung di sela-sela konferensi Partai Buruh.

Ann Webster, seorang kepala sekolah dari Leicester, menceritakan percakapannya dengan anggota komunitas yang sebelumnya memilih Brexit.

"Orang-orang tidak bodoh, mereka menyadari bahwa mereka menjadi lebih miskin setelah Brexit," katanya.

Dalam pidatonya, Burnham sendiri mengakui bahwa "Brexit tidak memberi kita kendali, Brexit telah menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat".

Ia kemudian berjanji membangun konsensus mengenai bentuk hubungan baru antara Inggris dan Eropa, meskipun belum menjelaskan secara terperinci seperti apa hubungan tersebut.