Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penguatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya bertumpu pada Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset. KPK menyoroti masih adanya empat delik hukum krusial dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC) yang belum diakomodasi dalam sistem hukum nasional.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, merinci keempat delik tersebut meliputi peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment), perdagangan pengaruh (trading in influence), suap di sektor swasta, serta suap kepada pejabat publik asing (foreign bribery).
“Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, ya, untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Budi dalam keterangan resminya, 20 November 2026.
Baca Juga: KPK Siap Patuhi Undang-Undang Perampasan Aset yang Disahkan DPR
Meski demikian, Budi mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI. Menurutnya, regulasi tersebut tetap selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK, terutama dalam mendorong upaya korektif untuk menutup celah bagi pelaku baru dengan modus kejahatan serupa.
Ia berharap setiap langkah penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik guna memberikan efek gentar agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Terkait tidak disebutkannya secara spesifik kewenangan KPK di dalam UU Perampasan Aset yang baru disahkan itu, Budi menyatakan pihaknya akan segera melakukan kajian internal. KPK akan mempelajari dan menganalisis pasal-pasal yang memiliki irisan dengan tugas serta fungsi kelembagaan.
“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery (pemulihan aset),” tegasnya.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan: 2 Badan Baru Bakal Dibentuk
Sebelumnya, DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis 11 November lalu.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memuat 10 poin utama yang dirancang untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkupnya pun cukup luas, merentang dari tindak pidana korupsi, penipuan, hingga kejahatan di sektor perdagangan.
Secara garis besar, pokok-pokok pengaturan dalam UU Perampasan Aset meliputi:
• Asas dan Perlindungan HAM: Mengedepankan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan HAM dalam proses perampasan aset.
• Perluasan Ruang Lingkup: Mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak masif bagi masyarakat, seperti kasus investasi bodong, perdagangan, hingga saham bodong.
• Penegasan Ancaman Pidana: Memastikan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
• Hukum Acara Tanpa Tuntutan Pidana: Mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction based asset forfeiture), mulai dari tahap penelusuran, pemblokiran, penyitaan, sidang pengadilan, hingga eksekusi putusan.
• Perlindungan Pihak Ketiga: Memberikan jaminan perlindungan hukum serta kesempatan pembuktian yang adil bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.
• Pemulihan Hak Korban: Mengoptimalkan pengembalian aset kepada para korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan publik.
Tata Kelola Aset Profesional: Menunjuk badan berkompeten untuk mengelola aset sitaan secara akuntabel, mencakup proses penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pelepasan aset.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo. ANTARA/Rio Feisal/aa. (Antara)