DPR Sebut Aset Pelaku Investasi Bodong Bisa Dirampas Berdasarkan UU Perampasan Aset

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Nov 2026, 13:10
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Arsip foto - Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. Arsip foto - Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan bahwa aset milik pelaku investasi bodong dapat menjadi objek perampasan berdasarkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Ia menjelaskan bahwa investasi bodong termasuk tindakan penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) butir (f), yang mengatur penipuan dan penggelapan dengan dampak terhadap masyarakat luas.

"Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas aset pelakunya," kata Abdullah di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Abdullah menyebut sejumlah tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Di antaranya penipuan dan/atau penggelapan melalui perjudian daring, investasi, layanan perjalanan haji dan umrah, serta aset kripto.

Baca Juga: Sah! UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Kawendra Lukistian: Dasco Tunaikan Janji

"Apa yang diatur dalam UU Perampasan Aset itu tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah maraknya kasus-kasus penipuan investasi bodong yang merugikan nasabah investornya," katanya.

Ia menambahkan, undang-undang tersebut juga mengatur pengembalian hasil perampasan aset kepada korban penipuan maupun penggelapan.

"Ini tentu menjadi kemajuan bagi aturan hukum kita," katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Baca Juga: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 8 Aturan Penting di Dalamnya

Persetujuan tersebut berlangsung dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 20 November 2026. Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai penyusunan rancangan undang-undang tersebut. RUU itu telah melalui proses pembahasan di DPR selama 18 tahun.

"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.

(Sumber: Antara)