Ntvnews.id , Jakarta - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini mengatur mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, aturan tersebut dirancang untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan. Pembahasannya mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Baca juga: RUU Perampasan Aset Atur Pembentukan Pengawas Independen untuk Cegah Penyalahgunaan
Berikut delapan ketentuan penting dalam UU Perampasan Aset:
1. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Negara dapat merampas aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau melalui mekanisme non-conviction based forfeiture. Ketentuan ini berlaku dalam kondisi tertentu, seperti ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui, atau tidak diketahui keberadaannya.
Mekanisme ini juga mensyaratkan aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar.
2. Mencakup Berbagai Jenis Tindak Pidana
Aturan ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Cakupannya juga meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
Contohnya termasuk investasi bodong dan kejahatan keuangan digital.
3. Mengatur Jenis Aset yang Dapat Dirampas
Aset yang dapat dirampas mencakup hasil tindak pidana, aset yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan lain, serta barang yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan.
Aset sah milik pelaku juga dapat digunakan untuk mengganti aset hasil tindak pidana yang tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi sesuai ketentuan undang-undang.
4. Mengatur Tahapan Pemblokiran hingga Penyitaan
Proses perampasan aset mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan.
Dengan demikian, pengambilalihan aset tetap melalui prosedur hukum dan pengawasan pengadilan.
Baca juga: 18 Tahun Menanti, Ini Perjalanan RUU Perampasan Aset hingga Masuk Paripurna DPR
5. Aset di Luar Negeri Bisa Ditindaklanjuti
UU Perampasan Aset juga mengatur upaya pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di luar negeri.
Jika permintaan pengamanan aset di negara lain ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau yang dikuasai pihak terkait dengan nilai setara sesuai ketentuan.
6. Melindungi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik
Undang-undang memberikan ruang bagi pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara sah dan beritikad baik untuk mengajukan keberatan.
Mereka juga dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sesuai mekanisme yang diatur. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pihak yang tidak terlibat tindak pidana kehilangan haknya secara sewenang-wenang.
7. Pengelolaan Aset dan Pengawasan oleh Badan Khusus
Pengelolaan aset hasil tindak pidana akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Tugasnya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset juga dilakukan oleh badan independen yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
8. Tidak Berlaku Surut dan Memiliki Masa Persiapan
UU Perampasan Aset hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diberlakukan.
Berdasarkan ketentuan peralihan, undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Dengan pengaturan tersebut, UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan, sekaligus memberikan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. (Antara)