Ntvnews.id, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur pembentukan badan pengawas independen. Lembaga tersebut bertugas memperkuat pengawasan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan undang-undang.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, mekanisme pengawasan diperketat melalui pembentukan badan independen yang anggotanya ditunjuk Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
"Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Habiburokhman menegaskan bahwa penyusunan RUU Perampasan Aset berlandaskan prinsip keadilan, pemulihan, serta upaya mencegah penyalahgunaan aturan.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Atur Tujuh Kelompok Tindak Pidana di Luar Korupsi
Ia mengungkapkan, selama proses pembahasan, Komisi III DPR menerima sejumlah masukan masyarakat mengenai kemungkinan aturan tersebut disalahgunakan oleh pihak tertentu.
"Kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya atau digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara," katanya.
Menurut Habiburokhman, keberadaan badan pengawas independen menjadi salah satu langkah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.
Upaya pencegahan penyalahgunaan juga dilakukan dengan menerapkan kewajiban pembuktian yang berimbang dan transparan.
Baca Juga: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
RUU Perampasan Aset akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Persetujuan tersebut diberikan setelah rancangan aturan itu melalui proses pembahasan selama 18 tahun di parlemen.
(Sumber: Antara)
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (kiri) dan Mohammad Rano Alfath (kedua kiri) bersiap untuk memimpin rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. (Antara)