Habiburokhman Jelaskan Alasan Illicit Enrichment Tidak Diatur dalam RUU Perampasan Aset

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 13:23
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa ketentuan mengenai illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan yang tidak wajar tidak dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Keputusan tersebut diambil setelah DPR menerima banyak masukan dari masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap aturan tersebut.

"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, gitu ya. Ahli-ahli demikian juga," kata Habiburokhman seusai Rapat Paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Habiburokhman mengatakan keputusan tersebut juga mempertimbangkan hasil kajian serta perbandingan dengan ketentuan hukum yang berlaku di sejumlah negara.

Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan aturan illicit enrichment karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Atur Tujuh Kelompok Tindak Pidana di Luar Korupsi

"Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment. Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen ya, khusus juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," katanya.

Habiburokhman turut menjelaskan perbedaan ruang lingkup pengaturan dalam perundang-undangan. Menurut dia, UU Perampasan Aset memiliki sifat formil karena mengatur prosedur atau tata cara hukum acara. Sementara itu, illicit enrichment termasuk pengaturan materiil yang berkaitan dengan norma hukum.

"Jadi, memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini," katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 telah menyetujui pengesahan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Baca Juga: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Sebelum persetujuan diberikan, Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai proses penyusunan RUU tersebut.

(Sumber: Antara)