RUU Perampasan Aset Atur Tujuh Kelompok Tindak Pidana di Luar Korupsi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 12:18
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) bersama Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kedua kiri) menyerahkan pendapat pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil K Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) bersama Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kedua kiri) menyerahkan pendapat pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil K (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan sejumlah tindak pidana yang masuk dalam cakupan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disetujui DPR menjadi undang-undang.

Dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 November 2026, Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan tersebut tidak hanya mencakup tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lainnya.

"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," katanya.

"Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," sambung Habiburokhman.

Ia menyebutkan, cakupan tindak pidana tersebut disusun dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

Baca Juga: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Terkait penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi, Habiburokhman mencontohkan praktik investasi bodong. Menurut dia, banyak korban investasi palsu yang menyampaikan pengaduan ke Komisi III DPR karena proses pemulihan kerugian dinilai belum berjalan maksimal.

Habiburokhman mengatakan RUU Perampasan Aset juga mengedepankan prinsip keadilan, pemulihan kerugian, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu, rancangan aturan tersebut dilengkapi mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya tidak disalahgunakan setelah berlaku.

"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman.

Setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun di parlemen, RUU Perampasan Aset akhirnya disetujui DPR dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026.

(Sumber: Antara)