KPK Usut Mekanisme Penunjukan Langsung Vendor BNPB di Kasus Korupsi Dana Bencana

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Nov 2026, 13:30
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Pihak swasta Bima Setiawan (kanan), adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10/2026). KPK menahan lima tersangka, yakni pejabat pembuat komitm Pihak swasta Bima Setiawan (kanan), adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10/2026). KPK menahan lima tersangka, yakni pejabat pembuat komitm (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyidik mulai mengurai secara mendalam mekanisme penunjukan langsung perusahaan penyedia (vendor) yang menggunakan pos Dana Siap Pakai (DSP).

Langkah pendalaman ini dilakukan penyidik dengan memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB berinisial R sebagai saksi pada Kamis, 19 November 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik fokus menelusuri alur pengadaan serta pihak-pihak yang memegang kendali dalam menentukan pemenang proyek.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keterangan R sangat krusial bagi penyidikan. Pasalnya, dalam struktur anggaran di BNPB, R menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dinilai mengetahui seluk-beluk proses pencairan dan penggunaan DSP.

"Artinya, yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan, seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting atau pembagian, dan sebagainya," ujar Budi dalam keterangannya yang dikonfirmasi, 20 November 2026.

Baca Juga: KPK Ungkap Banyak Proyek BNPB Pakai DSP karena Bisa Tunjuk Langsung

Menurut Budi, penelusuran detail mekanisme ini menjadi prioritas karena penggunaan dana darurat bencana tersebut diduga kuat telah disalahgunakan. Praktik pengadaan diduga diwarnai konflik kepentingan hingga tindak pidana suap.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan adanya celah dalam mekanisme pengadaan DSP di BNPB. Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan tidak melalui mekanisme lelang atau Kelompok Kerja (Pokja), melainkan memberikan kewenangan penuh kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk vendor secara langsung.

"Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam pokja (kelompok kerja), tetapi kemudian PPK (pejabat pembuat komitmen) ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut," jelas Budi.

Pengusutan kasus di lembaga penanggulangan bencana ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim penindakan KPK pada 13 Oktober 2026 lalu. Dalam operasi senyap tersebut, penyidik mengamankan 15 orang dari berbagai pihak.

Setelah melakukan pemeriksaan intensif selama 1x24 jam, KPK resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 14 Oktober 2026. Salah satu tersangka yang menjadi sorotan publik adalah BS, yang merupakan adik kandung dari Letjen TNI S—sosok yang menjabat sebagai Kepala BNPB saat OTT berlangsung.

Berdasarkan catatan penyidik, BS diketahui memiliki rekam jejak di internal lembaga tersebut sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB pada masa kepemimpinan S.

Dalam rangkaian penyidikan perkara ini, KPK juga telah melakukan penyitaan berbagai barang bukti yang berkaitan dengan dugaan suap dan aliran dana proyek. Total nilai barang bukti yang disita penyidik pada 16 Oktober 2026 tercatat mencapai Rp5,47 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih terus memanggil sejumlah saksi lain guna melengkapi berkas perkara para tersangka serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana bancakan bencana tersebut.