Polri Ungkap 207 Kasus TPPO dalam Sepekan, 238 Tersangka Ditangkap dan 510 Korban Diselamatkan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Nov 2026, 23:00
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Editor
Bagikan
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago (Humas Polri)

Ntvnews.id, Jakarta - Polri berhasil mengungkap ratusan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kurun waktu satu pekan.

Melalui pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13-19 November 2026, kepolisian menangani 207 laporan polisi, mengamankan 238 tersangka, serta menyelamatkan 510 korban perdagangan orang.

Pengungkapan tersebut dilakukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, terutama dalam memperkuat penegakan hukum terhadap praktik perdagangan orang.

Menurut Erdi, penanganan kasus TPPO dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis serta memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan.

"Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan," ujar Erdi di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Sementara, Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah mengungkapkan, dari total 510 korban yang berhasil diidentifikasi, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya masih berstatus anak-anak.

Jika dilihat berdasarkan komposisinya, korban TPPO terdiri atas 50 persen perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, serta 13 persen anak-anak.

Nurul menegaskan, seluruh tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas serta perlindungan terhadap saksi dan korban.

"Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban," ujar Nurul.

Dari hasil penyidikan sementara, polisi menemukan sejumlah peran yang dijalankan para tersangka dalam jaringan perdagangan orang. Peran tersebut meliputi perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.

Penyidik kini masih mengembangkan perkara untuk membongkar jaringan yang lebih luas, termasuk mengidentifikasi pengendali utama serta pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari praktik perdagangan manusia tersebut.

Sementara itu, berdasarkan modus operandi, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi modus yang paling banyak ditemukan dengan persentase mencapai 42 persen.

Modus berikutnya adalah eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Adapun modus lainnya mencakup eksploitasi seksual anak, perekrutan pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran.

Tidak hanya mengandalkan penindakan, Polri juga memperkuat upaya pencegahan TPPO melalui program Rise and Speak.

Sepanjang pelaksanaan KRYD pada 13-19 November 2026, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah diselenggarakan dengan melibatkan 47.550 peserta dari berbagai lapisan masyarakat.

Kegiatan tersebut menyasar kelompok rentan, khususnya perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tingkat kerawanan TPPO.

Dalam upaya perlindungan korban, Polri bersama sejumlah instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban selama periode tersebut.

Proses penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI atau Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.

Pendampingan yang diberikan mencakup penyediaan tempat penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu para korban kembali menjalani kehidupan secara aman sekaligus mencegah mereka kembali menjadi sasaran jaringan perdagangan orang.

"Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat," jelas Nurul.

Dalam kesempatan yang sama, Nurul turut menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri masih berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk menindaklanjuti pencarian melalui Interpol setelah diterbitkannya Red Notice.

Hingga kini, upaya pengumpulan informasi mengenai keberadaan Almisri masih terus dilakukan. Sementara itu, terkait perkara yang menyeret Bupati Kupang, penanganannya berada di bawah kewenangan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri tetap memberikan asistensi sebagai pembina fungsi sejak awal proses penanganan perkara. Nurul juga membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai adanya kesepakatan perdamaian dalam kasus tersebut.

"Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional," tegasnya.

Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang menambahkan, data mengenai 62 korban anak merupakan hasil kompilasi penanganan perkara TPPO dari seluruh Indonesia.

Pihaknya masih melakukan konfirmasi kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan penanganan serta kondisi terkini para korban anak tersebut.

Yolanda juga menjelaskan perkembangan kasus perekrutan warga negara Indonesia dengan modus tawaran menjadi tentara bayaran di luar negeri.

Berdasarkan perkara yang telah ditangani Polri, kasus tersebut berkaitan dengan keberangkatan sejumlah WNI ke Rusia. Para korban diketahui berasal dari beberapa daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.

Adapun informasi mengenai dugaan keberangkatan WNI ke Ukraina masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut karena belum masuk dalam perkara yang secara resmi tercatat dalam penanganan Polri.

Polri mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, terutama jika perusahaan maupun mekanisme pemberangkatannya tidak jelas.

Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, memeriksa kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi maupun paspor kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.