Raja Yordania Sebut Israel 'Ancaman Regional' di Sidang PBB

Ntvnews.id, New York - Raja Yordania Abdullah II menyebut Israel sebagai "ancaman regional" yang bertindak dengan tingkat impunitas yang menakutkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah ketika isu Palestina menjadi salah satu fokus utama pidatonya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa, 22 September 2026 waktu setempat.

Dalam pembukaan sidang, Abdullah mengatakan dunia tengah menghadapi "momen unik dalam sejarah" karena perubahan terjadi dalam skala dan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya.

"Setiap hari membawa krisis lain, tragedi lain, keadaan darurat lain yang menuntut perhatian kita. Setiap generasi percaya bahwa tantangan yang mereka hadapi tidak tertandingi; mungkin bagi kita itu benar," kata Abdullah, seperti dikutip dari Arab News, Kamis, 24 September 2026.

Abdullah mengatakan perhatian kini menjadi aset penting di tingkat global karena menentukan "konflik mana yang menerima diplomasi berkelanjutan dan mana yang memudar dari agenda, apakah gencatan senjata bertahan setelah kamera pergi... dan apakah penderitaan kemanusiaan tetap tak tertahankan atau menjadi hal yang biasa."

Ia kemudian menyinggung sejumlah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah, termasuk di Lebanon, Yaman, Sudan, dan Iran.

"Jika ada yang ragu bahwa krisis di wilayah kita hanya akan tetap di sana, lihat saja tagihan energi dan bahan makanan keluarga biasa dari Mumbai hingga Madrid hingga Minnesota," katanya.

"Perang Iran telah menunjukkan betapa cepatnya ketidakstabilan dapat mengganggu perdagangan, investasi, dan kehidupan di luar wilayah ini," lanjutnya.

Meski demikian, Abdullah menegaskan Gaza tetap menjadi salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian utama masyarakat internasional.

"Selama beberapa dekade, saya telah berdiri di hadapan majelis ini dan memperingatkan bahaya membiarkan konflik Palestina-Israel tidak terselesaikan," katanya.

Menurut Abdullah, masyarakat internasional selama ini cenderung memilih "mengelola" konflik Palestina-Israel ketimbang mencari penyelesaian. Ia mempertanyakan makna hukum internasional apabila aturan tersebut dapat diabaikan selama puluhan tahun.

"Jika hukum internasional dapat diabaikan selama beberapa dekade, lalu apa sebenarnya nilai hukum itu? Dan bagaimana kita dapat menegakkannya jika kita bahkan tidak mau mengecam pelanggarannya?" kata Abdullah.

Abdullah turut menyoroti jumlah korban Palestina di Gaza. Ia menyebut sedikitnya 300 anak Palestina tewas dalam 300 hari pertama periode yang disebut sebagai gencatan senjata.

Ia mengecam Israel karena mengubah aturan main serta tetap melakukan serangan dan menghancurkan berbagai infrastruktur sipil di Gaza. Abdullah juga menuding Israel menolak menarik pasukannya dari wilayah tersebut.

Menurutnya, situasi tersebut menyebabkan warga Palestina hanya dapat bertahan di wilayah yang luasnya sekitar sepertiga dari total Gaza.

Baca Juga: Media Israel Soroti Prabowo Teriakkan 'Free Palestine' di Gontor

Abdullah meminta masyarakat internasional tidak lagi memandang kebijakan Israel sebagai sekadar "tindakan militer sementara" ataupun "konsekuensi perang".

"Akuntabilitas dimulai ketika kita menyebut segala sesuatu apa adanya: sebuah upaya untuk menghapus kehidupan Palestina dan memaksakan realitas teritorial baru di Gaza," ujarnya.

Selain Gaza, Abdullah memperingatkan perkembangan situasi di Tepi Barat. Ia menilai kondisi di wilayah tersebut telah berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar meningkatnya ketegangan.

"Sementara perhatian dunia tertuju pada Gaza, sesuatu yang luar biasa berbahaya sedang terjadi di Tepi Barat," katanya.

"Sebagian orang mungkin berpikir kita pernah melihat ini sebelumnya: pemukiman, kekerasan, penggusuran, hal yang sama terus berulang. Tetapi sebenarnya tidak, dan ini bukan sekadar peningkatan ketegangan," lanjutnya.

"Ini adalah perubahan mendasar. Apa yang dulunya merupakan proses yang perlahan kini telah meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih agresif," tambahnya.

Abdullah menyoroti peningkatan serangan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina, termasuk penghancuran tanah dan properti. Ia menuduh Israel berupaya memperkuat kendalinya atas Tepi Barat yang diduduki, memperluas permukiman, serta melakukan pengusiran terhadap warga Palestina.

"Tentara Israel hanya berdiri menyaksikan para pemukim menyerang warga Palestina, sering kali melindungi para penyerang atau bergabung dengan mereka," kata Abdullah.

Ia juga menuding pasukan Israel menghambat ambulans yang hendak menjangkau korban luka serta menargetkan jurnalis internasional yang meliput situasi di kawasan tersebut.

"Dan ketika tentara hanya menonton, membiarkan, dan terkadang bahkan ikut serta dalam kekerasan terhadap warga sipil, ini bukan lagi tentang 'segelintir perusuh'," ujarnya.

Menurut Abdullah, tindakan Israel di Tepi Barat perlu dipandang sebagai kebijakan pengusiran paksa. Ia mendesak masyarakat internasional memperlakukan Gaza dan Tepi Barat sebagai bagian dari satu kesatuan bangsa Palestina.

Abdullah mengatakan Gaza telah "dihancurkan", sementara Tepi Barat "secara de facto dianeksasi". Menurutnya, kondisi tersebut semakin menyulitkan terbentuknya negara Palestina yang layak.