Tangkapan layar - Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat berbicara dalam Pertemuan Tingkat Menteri Peacebuilding Commission (PBC) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York (Antara)
Ntvnews.id, New York - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menilai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin mendesak seiring dinamika global yang terus berubah dan semakin kompleks pada abad ke-21.
"Indonesia senantiasa percaya pada PBB. Akan tetapi, kepercayaan pada PBB juga berarti percaya bahwa PBB harus berevolusi seiring dengan dunia yang dilayaninya," kata Sugiono di hadapan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Sabtu, 26 September 2026 waktu setempat, sebagaimana dipantau melalui siaran daring di Jakarta.
Menurut Sugiono, meski Indonesia terus mendorong reformasi PBB, organisasi tersebut tetap memiliki peran penting sebagai wadah multilateral yang mempertemukan kepentingan berbagai negara. Peran PBB dinilai masih dibutuhkan untuk menjaga ruang dialog antarnegara.
Menlu menjelaskan PBB menyediakan ruang bagi negara-negara untuk mencari titik temu atas berbagai perbedaan tanpa harus menyelesaikannya melalui kekerasan maupun konflik.
"PBB memberi aturan bersama di tengah perbedaan kepentingan dan memungkinkan kita menghimpun kemampuan ketika negara-negara tak bisa bertindak sendirian," ujarnya.
Sugiono mengatakan persoalan multilateralisme yang belum sempurna perlu dijawab dengan membangun sistem multilateral yang lebih kuat dan efektif.
Baca Juga: Menlu Sugiono: Perdamaian Gaza Harus Diiringi Pemulihan Kehidupan Warga
Menurut dia, sistem multilateral yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 harus memiliki representasi yang lebih luas, lebih tangguh, serta mampu menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dunia.
Indonesia memahami bahwa proses reformasi multilateral, termasuk pembenahan PBB, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, meningkatnya berbagai tantangan global dinilai membuat langkah pembenahan perlu segera dimulai.
"Kita harus mulai memperkuat kapasitas kolektif kita dalam menghadapi krisis, merespons secara efektif krisis global dan kondisi kemanusiaan, serta menjaga perdamaian, pembangunan, dan kerja sama," ujar Menlu RI.
Selain reformasi PBB, Sugiono menyampaikan bahwa pembenahan sistem multilateral juga perlu mencakup arsitektur keuangan internasional.
Menurut dia, reformasi tersebut diperlukan agar sistem keuangan global dapat lebih mampu menjawab kebutuhan negara-negara berkembang. Hal itu sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi negara berkembang dalam menentukan prioritas pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga menjelaskan bahwa kemampuan Indonesia untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat internasional berangkat dari keberhasilan membangun ketahanan nasional.
Upaya memperkuat ketahanan nasional, lanjut dia, tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indonesia juga terus memperkuat persatuan di tengah keberagaman serta menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Delegasi Indonesia dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB dipimpin oleh Sugiono. Menlu telah tiba di New York sejak Senin, 21 September 2026 dan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi serta bilateral sebelum menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada Sabtu, 26 September 2026.
Dalam sidang tersebut, Sugiono juga mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030 dengan membawa komitmen "Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian".
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
