Menteri LH Suarakan Transisi Energi Berkeadilan di Sidang Majelis Umum PBB

Menurut keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (25/9), Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, AS, Rabu (23/9) menyampaikan agenda iklim Indonesia tidak sekadar memenuhi target global, melainkan dirancang langsung untuk mendongkrak ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, serta melindungi masyarakat rentan.

"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities," kata Menteri Jumhur.

 

Dia menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Indonesia mengonversi ambisi Enhanced NDC dan Second NDC menuju target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui transformasi ekonomi yang menyeluruh.

Beberapa aksi nyata yang sudah dan terus dilakukan termasuk memastikan serapan gas rumah kaca melampaui emisi yang dilepaskan melalui perlindungan ekosistem daratan di sektor kehutanan melalui Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030, mengakselerasi pengelolaan sampah dan air limbah serta mempraktikkan ekonomi sirkular.

Selain itu dilakukan mengawinkan transisi industri lama dengan pembangunan pabrik rendah karbon baru didukung penerapan Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) secara bertanggung jawab serta ekspansi masif energi baru terbarukan.

"Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan," demikian Jumhur Hidayat.

 

 

(Sumber: Antara)