Tangkapan layar - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono saat menyampaikan pernyataan dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai Deklarasi Perlindungan Personel Kemanusiaan di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu, 23 September 2026, sebagaimana disiarkan UN Web TV (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong percepatan penerapan solusi dua negara di tengah konflik dan persoalan pengungsian yang masih dialami masyarakat Palestina.
Dorongan tersebut disampaikan Sugiono dalam pertemuan Aliansi Global Tingkat Menteri untuk Implementasi Solusi Dua Negara yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu, 23 September 2026.
"Rakyat Palestina masih menghadapi kekerasan dan pengungsian. Kita harus mengakhiri kenyataan ini," kata Menlu dalam pertemuan Aliansi Global Tingkat Menteri untuk Implementasi Solusi Dua Negara di Markas PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu, 23 September 2026.
Sugiono mengatakan dukungan masyarakat internasional terhadap solusi dua negara terus bertambah setelah satu tahun Deklarasi New York dan resolusi Dewan Keamanan nomor 2803 diadopsi. Sejumlah negara juga telah menyatakan pengakuan terhadap Negara Palestina.
“Kini kita memiliki peluang dan tanggung jawab untuk mengubah momentum politik yang terus berkembang ini menjadi tindakan nyata dan kolektif,” katanya.
Indonesia kemudian menyerukan kepada negara-negara yang hingga kini belum mengakui Palestina agar segera memberikan pengakuan. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat proses menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Baca Juga: Sejumlah Delegasi Walk Out saat Sidang Majelis Umum PBB
“Kita harus terus mengetuk pintu setiap negara yang belum mengakui Palestina, karena setiap pengakuan akan meruntuhkan satu demi satu batu bata dari tembok pendudukan,” ucapnya.
Selain mendorong pengakuan terhadap Palestina, Indonesia menegaskan penolakannya terhadap berbagai tindakan yang dianggap dapat mengancam status kenegaraan Palestina, termasuk pembangunan dan perluasan permukiman ilegal Israel.
"Rencana permukiman E1 adalah contoh nyata. Indonesia menolaknya. PBB menolaknya. Masyarakat internasional pun harus menolaknya," katanya.
Indonesia juga menyoroti pentingnya mempertahankan status quo berdasarkan aspek hukum dan sejarah di tempat-tempat suci yang berada di Yerusalem.
Dalam persoalan kemanusiaan, Indonesia menyatakan akan terus menyalurkan bantuan serta meningkatkan kapasitas Palestina. Dukungan terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat juga akan terus diberikan.
Sugiono mengatakan Indonesia bersama Belanda akan menjadi tuan rumah bersama untuk pertemuan Aliansi Global berikutnya yang akan digelar di Den Haag pada November 2026.
Menurut Indonesia, dukungan politik terhadap solusi dua negara perlu diwujudkan melalui langkah bersama dan terkoordinasi. Upaya tersebut mencakup perlindungan terhadap kenegaraan Palestina, penegakan hukum internasional, serta pengakhiran pendudukan.
Baca Juga: AS Pertanyakan Cara Delegasi Iran Pulang dari PBB Usai Sanksi Maskapai
Indonesia juga menekankan bahwa masyarakat Palestina perlu dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Hal tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
"Persatuan kita adalah kekuatan kita. Mari kita manfaatkan hal tersebut untuk mencapai tujuan bersama: terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," katanya.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB 2026, Indonesia diwakili oleh Menlu Sugiono sebagai kepala delegasi. Sugiono telah berada di New York sejak Senin, 21 September 2026, waktu setempat, untuk mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi.
Menlu RI tersebut dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB pada Sabtu malam, 26 September 2026, waktu setempat.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
