Warga Palestina hidup dalam kondisi memprihatinkan di tenda-tenda darurat di sepanjang pesisir Kota Gaza, berjuang untuk bertahan hidup di tengah serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza, Palestina, pada 7 Agustus 2026. Keluarga-keluarga pengungsi yang berlindung di dekat pantai menghadapi tantangan kemanusiaan yang berat akibat kondisi tempat tinggal sementara tersebut. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Pemerintah Mesir menegaskan kembali komitmennya dalam mengawal penyelesaian konflik di Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menekankan krusialnya implementasi seluruh poin dalam peta jalan Gaza, termasuk penarikan penuh pasukan militer Israel dari wilayah kantong Palestina tersebut.
Pesan tegas tersebut disampaikan Abdelatty saat berdiskusi via telepon bersama Pejabat Tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nikolay Mladenov, pada Minggu (9/8). Kementerian Luar Negeri Mesir mengonfirmasi bahwa kedua pihak membedah perkembangan situasi terkini serta percepatan eksekusi rencana damai yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Dalam pembicaraan tersebut, Abdelatty menggarisbawahi pentingnya jaminan distribusi bantuan kemanusiaan secara penuh, aman dan tanpa hambatan. Penarikan militer Israel dipandang sebagai kunci utama untuk melangkah ke tahap berikutnya.
Menurutnya, langkah penarikan pasukan akan melapangkan jalan bagi fase kedua dari rencana perdamaian, sekaligus menyokong agenda pemulihan awal dan rekonstruksi infrastruktur Gaza yang hancur akibat perang.
Sebagai langkah konkret pengambilalihan tata kelola wilayah, Abdelatty menyerukan agar Komite Nasional untuk Administrasi Gaza segera diperbolehkan masuk dan menjalankan fungsi administratif sementara di dalam kawasan tersebut.
Ia juga menekankan urgensi percepatan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional. Keberadaan pasukan multinasional ini dinilai vital untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, menjamin stabilitas keamanan sepanjang masa transisi, serta menjaga keutuhan wilayah Palestina.
Proses transisi ini, tegas Abdelatty, pada akhirnya harus bermuara pada pemulihan kendali penuh Otoritas Palestina atas Jalur Gaza maupun Tepi Barat yang diduduki. Ia mewanti-wanti seluruh pihak agar mematuhi kewajiban masing-masing dan menjauhi tindakan provokatif yang berpotensi merusak progres kesepakatan.
Pernyataan Menlu Mesir ini mengemuka di tengah pertentangan dari pihak Tel Aviv. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak rencana damai 15 poin untuk Gaza yang telah direstui Dewan Perdamaian. Netanyahu menegaskan bahwa militer Israel tidak akan angkat kaki sebelum kelompok Hamas dilucuti sepenuhnya.
Sikap keras Israel yang menuntut pelucutan senjata total sebagai syarat awal penarikan pasukan berseberangan dengan dokumen peta jalan. Skema damai yang disetujui Dewan Perdamaian dan telah diterima pihak Hamas justru mengatur bahwa proses pelucutan senjata dan penarikan pasukan Israel dilakukan secara bertahap dan berjalan beriringan.
Berdasarkan rancangan peta jalan tersebut, tata kelola Gaza nantinya diserahkan kepada komite teknokrat independen Palestina. Selain pengerahan pasukan stabilisasi internasional, pengawasan persenjataan akan berada di bawah wewenang Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dengan supervisi ketat dari lembaga internasional.
(Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
