Cak Imin: Penggunaan APBN Harus Tepat Sasaran di Program SMK Go Global

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan anggaran negara untuk program SMK Go Global harus tepat sasaran dan berbanding lurus dengan produktivitas penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.

Menko Muhaimin mengatakan SMK Go Global merupakan program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari jumlah peserta yang berhasil ditempatkan bekerja di luar negeri.

“Kita ingin proses ini berjalan dengan sangat produktif. Harus ada keseimbangan antara APBN yang kita keluarkan dengan produktivitas pemberangkatan, sehingga di tahun 2027 kita bisa melaksanakannya dengan lebih optimal,” ujar Menko Muhaimin, 10 September 2026.

Ia menilai pengalaman tahun pertama menjadi momentum penting untuk mengevaluasi mekanisme anggaran, termasuk efektivitas satuan biaya per peserta. Evaluasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan pada 2027 dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rapat tersebut diketahui rata-rata biaya yang ditanggung pemerintah mencapai sekitar Rp21 juta per peserta, mencakup pelatihan, sertifikasi, dan biaya hidup selama pelatihan. Sementara biaya penempatan seperti tiket dapat ditanggung peserta melalui fasilitas pembiayaan maupun pemberi kerja di negara tujuan.

Menurut Menko Muhaimin, SMK Go Global juga harus menjadi instrumen untuk memetakan daerah-daerah yang memiliki kesiapan vokasi dan potensi penempatan PMI. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang benar-benar siap menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja global.

“SMK Go Global harus bisa memastikan daerah mana yang siap vokasinya. Kita ingin melihat ekosistem PMI secara keseluruhan, mulai dari vokasi sampai BP3MI,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan berbasis ekosistem penting agar intervensi APBN tidak sekadar membiayai pelatihan, tetapi terhubung dengan kebutuhan pasar kerja, sertifikasi, penempatan, hingga pelindungan PMI. Pemerintah juga perlu memastikan ekosistem tersebut dapat terus berjalan ketika dukungan anggaran negara berkurang atau tidak lagi tersedia.

“Kalau suatu saat anggarannya tidak ada, ekosistemnya harus tetap jalan. Pemerintah tugasnya menyiapkan standar,” katanya.

Menko Muhaimin juga mendorong evaluasi terhadap desain pembiayaan program. Menurutnya, sebagian intervensi pemerintah ke depan dapat dikaji untuk mendukung subsidi bunga atau dana talangan dengan bunga rendah sehingga calon PMI tidak terbebani biaya keberangkatan yang tinggi.

Ia menilai skema pembiayaan menjadi penting karena selama ini sebagian calon PMI masih harus meminjam untuk membiayai proses pelatihan dan keberangkatan. Pemerintah perlu memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak muda yang memiliki kompetensi untuk bekerja di pasar global.

Menko Muhaimin menegaskan evaluasi SMK Go Global akan menjadi dasar penyempurnaan program pada 2027. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata besarnya anggaran yang terserap, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut menghasilkan PMI yang kompeten, tersertifikasi, siap ditempatkan, dan terlindungi.

“Ukuran keberhasilan kita bukan hanya berapa banyak anggaran yang terserap atau berapa orang yang ikut pelatihan. Ukurannya adalah berapa banyak yang benar-benar berangkat dan bekerja secara aman,” tegas Menko Muhaimin.

Dalam kesempatan yang sama, Wamen P2MI Christina Aryani menjelaskan bahwa intervensi pemerintah melalui SMK Go Global memberikan skema pembiayaan yang lebih transparan sekaligus memperkuat aspek pelindungan bagi calon PMI. 

“Ekosistem LPK untuk Jepang memang sudah berjalan karena ada business partnership dengan offtaker di Jepang. Tetapi biasanya pekerja kita harus berutang sekitar Rp30–35 juta untuk pelatihan bahasa selama enam bulan. Dalam program pemerintah, biayanya transparan dan ditanggung negara, serta pelindungannya lebih terjamin,” pungkas Christina.